Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Kompas.com - 14/05/2024, 19:32 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memberikan sinyal akan kembali ikut seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029.

Ghufron pun menyebut dirinya pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK.

"Itu sudah saya, niatan saya dengan JR (judicial review) pada 2022, itu nggak perlu ditanyakan," kata Ghufron saat ditanya apa akan ikut seleksi Capim KPK ketika ditenui di Gedung Lama KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Diketahui, masa jabatan Ghufron sebagai Wakil Ketua KPK berakhir pada akhir tahun ini.

Namun, Ghufron pun enggan menegaskan secara tegas soal niatannya untuk kembali maju capim KPK.

Baca juga: Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Dia hanya menekankan pernah mengajukan gugatan judicial review ke MK perihal masa jabatan dan batas usia pimpinan KPK pada 2023.

"Enggak usah dibahas itu, artinya saya dengan kemudian merasa 2022 pada saat itu ada regulasi yang menghambat saya, kemudian saya JR, artinya hajat saya anda bisa memahami ya," ujar dia.

Adapun pada tahun 2022, Nurul Ghufron pernah mengajukan gugatan di MK terkait Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Ghufron melakukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 29 huruf e UU KPK perihal batas usia mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK.

“Mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma Pasal 29 huruf e,” demikian objek permohonan tersebut dikutip dari situs MK, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pada Pasal 29 huruf e yang digugat Ghufron ialah persyaratan dapat diangkat sebagai Pimpinan di Lembaga Antirasuah tersebut.

Pada huruf e pasal itu disebutkan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

"Umur pemohon ketika dilantik sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah berusia 45 tahun dan umur pemohon ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 tahun," demikian kata Ghufron dalam permohonannya.

Ghufron meminta pemaknaan Pasal tersebut diganti menjadi berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Gugatan Ghufron kala itu pun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitisi (MK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

Nasional
Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Nasional
Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Nasional
Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina 'Cirebon' Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina "Cirebon" Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Nasional
Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Nasional
Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Nasional
Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Nasional
Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Nasional
KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Nasional
Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Nasional
Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi 'Online' Diperjualbelikan

Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi "Online" Diperjualbelikan

Nasional
Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Nasional
Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi 'Online' Diblokir

Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi "Online" Diblokir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com