Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wapres Berkantor di Papua, Wakil Ketua DPR: Bagus, Bisa Potong Rantai Komando

Kompas.com - 22/08/2023, 16:55 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk F Paulus mengapresiasi rencana Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang akan berkantor selama sepekan di Papua. 

“Saya pikir langkah wapres berkantor di Papua merupakan ide yang sangat bagus. Kan di sana ada masalah tentang pangan, dampak dari perubahan cuaca,” ujarnya di, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Dia mengatakan, berkantornya wapres di Papua akan memperpendek rantai komando dan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait berbagai masalah. 

“Ini saya pikir (dengan) adanya wapres di sana akan memotong rantai komando, chain of command-nya akan lebih pendek sehingga segera akan ada keputusan,” katanya melansir dpr.go.id.

Untuk diketahui, Ma’ruf Amin diagendakan mulai berkantor di Papua pada 4 September 2023 mendatang. 

Baca juga: Wapres Disebut Akan Berkantor di Tanah Papua pada Awal September

Selama berkantor, wapres akan didampingi sejumlah menteri dan Panglima Tentara Nasional indonesia (TNI) Yudo Margono.

Lebih lanjut, Lodewijk mengungkapkan pentingnya peran TNI Angkatan Udara (AU) dalam membantu tugas wapres selama di Papua. 

“Di sana jalur perhubungan darat sangat terbatas, artinya butuh angkutan udara. Nah (rencana persiapan) angkutan udara di sana bagaimana? Bandaranya kecil-kecil,” katanya. 

Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu berharap, TNI AU dapat memanfaatkan pesawat-pesawat kecil yang dimiliki.

Saat ini, kata Lodewijk, upaya pemerintah terkait penanganan ketersediaan pangan di Papua adalah menggunakan pesawat sedang sekelas CN 235 dan Hercules. Kemudian, proses itu dilanjutkan pesawat-pesawat ringan. 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Wacana Kemenkominfo Sensor Konten Platform OTT Perlu Dikaji

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap, pesawat N219 segera bisa diproduksi massal untuk membantu membuka jalur di Papua.

“Justru itu, kami juga sangat mengharapkan pesawat kita N219, ya. Itu kalau sudah bisa diproduksi saya pikir keren banget,” katanya. 

Lodewijk mengatakan, pengadaan pesawat tersebut akan membantu pembukaan Papua yang terisolasi.

“Memang dari sisi transportasi darat itu memang susah, ya. Saya pikir sangat bagus (dengan adanya pesawat-pesawat ringan),” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com