JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai tak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, bersatunya Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan PAN sebagai koalisi pendukung Prabowo mempertegas dukungan Jokowi ke Menteri Pertahanan itu.
“Deklarasi empat partai ini mengindikasikan mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan, sekaligus mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).
Baca juga: Sandiaga Sebut Jokowi Sudah 4 Minggu Batuk gara-gara Polusi Udara Buruk Jakarta
Pasalnya, kata Umam, keempat partai merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Sejak April lalu, mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang hendak menyatukan partai-partai pendukung pemerintah, terkecuali PDI Perjuangan, untuk mendukung pencapresan Prabowo.
Kabar yang beredar, koalisi itu direstui oleh presiden, bahkan digerakkan langsung oleh Jokowi.
“Rencana bergabungnya partai-partai mendukung Prabowo sudah terbaca sejak Mei lalu, di mana muncul ide koalisi besar untuk mengepung PDI-P agar mau menerima posisi cawapres mendampingi Prabowo,” ujar Umam.
Baca juga: Bantah Deklarasi PAN dan Golkar Arahan Istana, PDI-P Yakin Jokowi Taat Konstitusi
Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun menyatakan bahwa keputusan mereka terkait dukungan capres akan lebih dulu dikonsultasikan dengan kepala negara.
“Kecil kemungkinan sikap dan keputusan politik Golkar dan PAN bergerak tanpa sepengetahuan dan restu politik Istana,” lanjutnya.
Bergabungnya Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN dalam satu koalisi ini pun seolah mengepung PDI-P. Mau tak mau, partai banteng hanya mendapatkan tambahan amunisi dari satu partai Parlemen yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca juga: Kualitas Udara Jabodetabek Sangat Buruk, Jokowi Beri Empat Perintah
Situasi ini dinilai cukup rawan buat pencapresan Ganjar Pranowo. Sebab, jika dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2019, gabungan kekuatan PDI-P dan PPP jauh di bawah gerbong koalisi pendukung Prabowo, juga tertinggal dari kekuatan koalisi pendukung Anies Baswedan.
“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDI-P yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen, di bawah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebesar 28 persen, dan kini gabungan 4 partai Senayan pendukung Prabowo mampu membentuk kekuatan terbesar 46 persen,” tutur Umam.
Meski sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo kian menguat, lanjut Umam, orang nomor satu di Indonesia itu tak akan terang-terangan menunjukkan preferensi politiknya ke publik.
Sebab, bagaimanapun, Jokowi masih kader PDI-P, partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Umam menduga, Jokowi akan menghindari kemungkinan untuk berhadap-hadapan langsung dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sehingga dukungan untuk Prabowo ditunjukkan samar-samar.
“Ada potensi Jokowi akan mencoba mencitrakan diri berada di tengah antara Prabowo dan Ganjar, atau bahkan mendukung Ganjar sekalipun sebagai bentuk sikap tegak lurus pada partai,” kata Umam.