Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Penegasan Dukungan Jokowi ke Prabowo?

Kompas.com - 15/08/2023, 13:11 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai tak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, bersatunya Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan PAN sebagai koalisi pendukung Prabowo mempertegas dukungan Jokowi ke Menteri Pertahanan itu.

“Deklarasi empat partai ini mengindikasikan mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan, sekaligus mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Sandiaga Sebut Jokowi Sudah 4 Minggu Batuk gara-gara Polusi Udara Buruk Jakarta

Pasalnya, kata Umam, keempat partai merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Sejak April lalu, mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang hendak menyatukan partai-partai pendukung pemerintah, terkecuali PDI Perjuangan, untuk mendukung pencapresan Prabowo.

Kabar yang beredar, koalisi itu direstui oleh presiden, bahkan digerakkan langsung oleh Jokowi.

“Rencana bergabungnya partai-partai mendukung Prabowo sudah terbaca sejak Mei lalu, di mana muncul ide koalisi besar untuk mengepung PDI-P agar mau menerima posisi cawapres mendampingi Prabowo,” ujar Umam.

Baca juga: Bantah Deklarasi PAN dan Golkar Arahan Istana, PDI-P Yakin Jokowi Taat Konstitusi

Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun menyatakan bahwa keputusan mereka terkait dukungan capres akan lebih dulu dikonsultasikan dengan kepala negara.

“Kecil kemungkinan sikap dan keputusan politik Golkar dan PAN bergerak tanpa sepengetahuan dan restu politik Istana,” lanjutnya.

Bergabungnya Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN dalam satu koalisi ini pun seolah mengepung PDI-P. Mau tak mau, partai banteng hanya mendapatkan tambahan amunisi dari satu partai Parlemen yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Kualitas Udara Jabodetabek Sangat Buruk, Jokowi Beri Empat Perintah

Situasi ini dinilai cukup rawan buat pencapresan Ganjar Pranowo. Sebab, jika dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2019, gabungan kekuatan PDI-P dan PPP jauh di bawah gerbong koalisi pendukung Prabowo, juga tertinggal dari kekuatan koalisi pendukung Anies Baswedan.

“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDI-P yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen, di bawah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebesar 28 persen, dan kini gabungan 4 partai Senayan pendukung Prabowo mampu membentuk kekuatan terbesar 46 persen,” tutur Umam.

Meski sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo kian menguat, lanjut Umam, orang nomor satu di Indonesia itu tak akan terang-terangan menunjukkan preferensi politiknya ke publik.

Sebab, bagaimanapun, Jokowi masih kader PDI-P, partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Umam menduga, Jokowi akan menghindari kemungkinan untuk berhadap-hadapan langsung dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sehingga dukungan untuk Prabowo ditunjukkan samar-samar.

“Ada potensi Jokowi akan mencoba mencitrakan diri berada di tengah antara Prabowo dan Ganjar, atau bahkan mendukung Ganjar sekalipun sebagai bentuk sikap tegak lurus pada partai,” kata Umam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com