Bantah Deklarasi PAN dan Golkar Arahan Istana, PDI-P Yakin Jokowi Taat Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) taat Konstitusi yang salah satunya mengatur bahwa hanya partai politik yang berhak menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Hal ini disampaikan Basarah saat ditanya isu yang berkembang bahwa deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung bakal capres Prabowo Subianto atas arahan Jokowi.

"Saya kira semua pihak, termasuk Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang ikut menyetujui AD/ART PDI Perjuangan di setiap kongres, tahu persis bahwa kedaulatan parpol menentukan capres-cawapres selain dijamin oleh konstitusi, juga dijamin oleh AD/ART masing-masing parpol," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Jokowi Pastikan Koalisi Pemerintah dan Kabinet Tetap Solid Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo

Ia lantas meminta pertanyaan soal isu tersebut diarahkan langsung kepada Jokowi.

Selain Jokowi, Basarah juga meminta pertanyaan tersebut ditujukan pada Ketua Umum Partai Golkar dan PAN karena keduanya yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

"Kalau bagi kami, PDI-P, Ibu Mega sangat memegang teguh kedaulatan parpol yang dipimpinnya. Karena memang Bu Mega sangat konstitusional sekali orangnya," ujar Basarah.

Wakil Ketua MPR ini juga menyebut bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sangat memegang teguh konstitusi negara.

Hal itu dipegang Megawati baik saat memimpin partai politiknya maupun dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Karena bagi Bu Mega, konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis kita. Di dalam hukum dasar tertulis kita itu tadi sudah saya uraikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 diatur ketentuan bahwa calon presiden dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pemilu dimulai," kata Basarah.

Baca juga: Golkar dan PAN Tak Jadi Dukung Ganjar, PDI-P: Kita Masih Punya Kawan

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB serta Partai Golkar dan PAN resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya berkoalisi, keempatnya juga menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Deklarasi ini semakin memperbesar asumsi publik bahwa Jokowi yang merupakan kader PDI-P justru mendukung Prabowo sebagai bakal capres ketimbang Ganjar.

Pasalnya, Jokowi sempat melontarkan wacana soal pembentukan koalisi besar dalam acara silaturahmi PAN yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP.

Baca juga: Jokowi Diklaim Tak Cawe-cawe dalam Pencapresan Prabowo oleh Golkar dan PAN

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto diketahui beberapa kali menegaskan bahwa Presiden Jokowi bakal mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah membantah dirinya berada di balik kerja sama politik Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.

Jokowi menegaskan bahwa koalisi adalah urusan masing-masing partai politik. Sedangkan, dirinya bukan ketua partai.

"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Itu Urusan Mereka, Saya Bukan Ketua Partai