Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Penegasan Dukungan Jokowi ke Prabowo?

Kompas.com - 15/08/2023, 13:11 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai tak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, bersatunya Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan PAN sebagai koalisi pendukung Prabowo mempertegas dukungan Jokowi ke Menteri Pertahanan itu.

“Deklarasi empat partai ini mengindikasikan mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan, sekaligus mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Sandiaga Sebut Jokowi Sudah 4 Minggu Batuk gara-gara Polusi Udara Buruk Jakarta

Pasalnya, kata Umam, keempat partai merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Sejak April lalu, mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang hendak menyatukan partai-partai pendukung pemerintah, terkecuali PDI Perjuangan, untuk mendukung pencapresan Prabowo.

Kabar yang beredar, koalisi itu direstui oleh presiden, bahkan digerakkan langsung oleh Jokowi.

“Rencana bergabungnya partai-partai mendukung Prabowo sudah terbaca sejak Mei lalu, di mana muncul ide koalisi besar untuk mengepung PDI-P agar mau menerima posisi cawapres mendampingi Prabowo,” ujar Umam.

Baca juga: Bantah Deklarasi PAN dan Golkar Arahan Istana, PDI-P Yakin Jokowi Taat Konstitusi

Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun menyatakan bahwa keputusan mereka terkait dukungan capres akan lebih dulu dikonsultasikan dengan kepala negara.

“Kecil kemungkinan sikap dan keputusan politik Golkar dan PAN bergerak tanpa sepengetahuan dan restu politik Istana,” lanjutnya.

Bergabungnya Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN dalam satu koalisi ini pun seolah mengepung PDI-P. Mau tak mau, partai banteng hanya mendapatkan tambahan amunisi dari satu partai Parlemen yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Kualitas Udara Jabodetabek Sangat Buruk, Jokowi Beri Empat Perintah

Situasi ini dinilai cukup rawan buat pencapresan Ganjar Pranowo. Sebab, jika dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2019, gabungan kekuatan PDI-P dan PPP jauh di bawah gerbong koalisi pendukung Prabowo, juga tertinggal dari kekuatan koalisi pendukung Anies Baswedan.

“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDI-P yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen, di bawah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebesar 28 persen, dan kini gabungan 4 partai Senayan pendukung Prabowo mampu membentuk kekuatan terbesar 46 persen,” tutur Umam.

Meski sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo kian menguat, lanjut Umam, orang nomor satu di Indonesia itu tak akan terang-terangan menunjukkan preferensi politiknya ke publik.

Sebab, bagaimanapun, Jokowi masih kader PDI-P, partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Umam menduga, Jokowi akan menghindari kemungkinan untuk berhadap-hadapan langsung dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sehingga dukungan untuk Prabowo ditunjukkan samar-samar.

“Ada potensi Jokowi akan mencoba mencitrakan diri berada di tengah antara Prabowo dan Ganjar, atau bahkan mendukung Ganjar sekalipun sebagai bentuk sikap tegak lurus pada partai,” kata Umam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com