Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parlemen Indonesia-Laos Sepakat Perkuat Hubungan Perdagangan Dua Negara

Kompas.com - 09/08/2023, 13:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa parlemen Indonesia dan Laos sepakat untuk bersama mendukung pemerintah kedua negara memperkuat hubungan di bidang perdagangan, ekonomi, pendidikan hingga investasi.

Hal ini disampaikan Puan setelah menerima kunjungan Ketua Parlemen Laos, H.E. Xaysomphone Phomvihane beserta delegasi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

"Karena memang setelah pandemi Covid ini, terjadi penurunan perdagangan yang mana tentu saja akan kita mulai kembali agar ada peningkatan," kata Puan saat ditemui, Rabu.

Baca juga: Baleg DPR Sebut Revisi UU Peradilan Militer Belum Masuk Prolegnas

Puan juga menyatakan bahwa dalam pertemuan hari ini, baik Indonesia dan Laos berkomitmen meningkatkan persaudaraan tidak hanya di tingkat Asean.

Sebab, menurut Puan, kedua negara sudah menjalin hubungan yang erat sejak lama.

"Bagaimana kemudian Indonesia dan Laos juga bisa sama-sama ikut mendukung ASEAN, sehingga dalam adanya persaingan major power di negara yang lain, di belahan dunia yang lain. Memang ASEAN itu bisa terlihat sebagai suatu negara yang solid, kompak dan didengar oleh negara yang lain," ujar dia.

Selain itu, kedua parlemen mendorong perdamaian terjadi di Myanmar.

Ia menyebut, kedua parlemen sama-sama berharap agar lima poin kesepakatan perdamaian dapat segera dilaksanakan Myanmar.

Baca juga: Puan Maharani Nilai Positif Pertemuan PSI dengan Gerindra

Namun, Puan tak memerinci lima kesepakatan yang dimaksud.

"Sehingga segera bisa terjadi perdamaian yang ada di Myanmar," kata dia.

Ketua DPP PDI-P ini mengatakan, parlemen Indonesia berharap Laos mampu menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-45 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) tahun depan dengan melanjutkan gelaran sidang AIPA ke-44 tahun ini.

Sidang AIPA ke-44 tahun ini dilakukan di Indonesia pada 5-11 Agustus 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com