Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Bertemu Ketua DPD Golkar Se-Indonesia, Didorong Dukung Prabowo

Kompas.com - 31/07/2023, 08:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan 38 Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 1 Golkar di Bali pada Minggu (30/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, beberapa DPD Golkar mendorong Airlangga untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPD 1 Kalimantan Barat Golkar Maman Abdurahman mengatakan, sejumlah DPD Golkar ini meminta mereka berkoalisi dengan Gerindra.

"Di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan, beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," ujar Maman saat dimintai konfirmasi, Minggu (30/7/2023).

Baca juga: Nama Airlangga dan Ridwan Kamil Keluar dari Bursa Cawapres, PDI-P Sebut Cari yang Terbaik

Maman mengatakan, para DPD Golkar yang mendukung Prabowo mengungkapkan Menteri Pertahanan tersebut pernah menjadi kader Golkar.

Kemudian, Golkar juga memiliki pengalaman mendukung Prabowo di pemilihan presiden ( pilpres).

Maman mengungkapkan, elektabilitas Prabowo sebagai bakal balon presiden (capres) juga harus diperhitungkan.

"Ditambah lagi, secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan-kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," katanya.

Baca juga: Golkar Mulai Usulkan Ridwan Kamil Jadi Bakal Cawapres, PDI-P: Tunggu Megawati Dialog dengan Jokowi

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Ketua DPD Golkar se-Indonesia turut membicarakan penolakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Sebagai informasi, terkait munaslub, posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar memang sedang digoyang.

Sejumlah pihak dari eksponen Partai Golkar mendorong munaslub segera diselenggarakan untuk mengganti Airlangga.

Terkait Pilpres 2024, Golkar memang belum memutuskan arah dukungan.

Golkar masih ngotot ingin Airlangga maju sebagai bakal capres maupun bakal calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Baca juga: Makna Politik di Balik Buket Bunga Merah-Kuning dari Airlangga untuk Puan Maharani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com