Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makna Politik di Balik Buket Bunga Merah-Kuning dari Airlangga untuk Puan Maharani

Kompas.com - 27/07/2023, 19:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan buket bunga berwarna merah dan kuning kepada Ketua DPP PDI-P Puan Maharani usai pertemuan keduanya di kediaman Airlangga di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/7/2023) sore.

Saat memberikan buket bunga tersebut kepada Puan, Airlangga mengakui ada makna politik dibaliknya

"Bunga spesial, merah kuning, dan ini bunga politik," kata Airlangga sambil terbahak.

Gayung bersambut, Puan menyampaikan harapan agar kekompakan kedua partai politik ini berlanjut hingga 14 Februari 2024, saat pemungutan suara diselenggarakan.

"Semoga berlanjut sampai 14 Februari, hari valentine, hari kasih sayang," kata Puan.

Baca juga: Bertemu Muhaimin dan Airlangga, Puan Klaim Bukan Hanya Cari Bakal Cawapres Ganjar

Dalam sesi keterangan pers, Puan juga menyebutkan bahwa pemberian bunga itu adalah bentuk terjalinnya kebersamaan antara PDI-P dan Golkar.

"Dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan ditandai bunga merah dan kuning tadi. Tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama," ujar Puan.

Sementara itu, pertemuan Airlangga dan Puan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim teknis yang akan membahas peluang koalisi PDI-P dan Golkar.

Airlangga mengklaim bahwa Golkar dan PDI-P sudah mendapatkan banyak titik temu, khususnya terkait gagasan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman, adil, makmur, dan bersatu.

"Tadi disepakati bahwa hal yang sifatnya teknis itu perlu dibangun, dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis, dan juga nanti pihak Ibu (Puan) kami persialkan," kata Airlangga.

Baca juga: Muhaimin Menjamu Puan dengan Menu Kikil Spesial dari Jombang

Puan kemudian mengamini pernyataan Airlangga bahwa ada kecocokan antara kedua partai meski belum ada keputusan konkret untuk membentuk koalisi atau kerja sama politik.

Menurut Puan, tim teknis yang dibentuk oleh Golkar dan PDI-P akan bekerja untuk mencari titik temu di antara kedua partai.

"Setelah kemudian dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kami bentuk pada waktu tidak terlalu lama, Insya Allah kami akan bisa bertemu kembali untuk bisa menyamakan kembali apa-apa yang kami anggap bisa kami sepakati bersama," ujar Puan.

Baca juga: Sindir Koalisi PKB-Gerindra Tanpa Deklarasi Capres-Cawapres, Puan: Sudah 11 Bulan Lho, Cak Imin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com