Kasus Basarnas: Persekongkolan Lelang dan Gurita Korupsi di Indonesia

Sebagai catatan, IPK memberikan poin 0-100, dengan 0 berarti bersih dari korupsi dan 100 sebagai total korup. 

Persekongkolan lelang sebagai modus dominan dalam korupsi terpotret pula dari data Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga ini menyitir, 134 dari 252 kasus korupsi yang terjadi pada semester I 2022 saja merupakan perkara di lingkup pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. 

Baca juga: INFOGRAFIK: Modus Korupsi yang Marak di Indonesia Berdasarkan Data ICW

Sekretaris Jenderal TII, J Danang Widoyoko, mengatakan, turun drastisnya skor IPK Indonesia 2022 membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif. Sejumlah klaim dan revisi regulasi yang disebut bertujuan memberantas korupsi melalui pencegahan pun karenanya disebut tidak efektif berjalan.

Strategi dan revisi regulasi itu, sebut Danang, mencakup revisi UU KPK pada 2019, digitalisasi pelayanan publik, dan bahkan UU Cipta Kerja. Respons terhadap praktik korupsi masih cenderung lambat.

Riset Kudu pada 2022 mendapati pula bahwa IPK punya korelasi kuat dengan sejumlah indeks global yang berdampak pada kualitas kehidupan. Korelasi tidak selalu berarti hubungan sebab akibat, tetapi korelasi kuat mengindikasikan kemungkinan adanya relasi kausalitas itu.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia dan Indeks Persepsi Korupsi dalam 7 Klaster

Pemetaan Kudu atas lima indeks global, termasuk IPK, menempatkan Indonesia di posisi rendah dibanding negara-negara sesama anggota G20 dan Uni Eropa. Di antara hasil pemetaan, Indonesia terlihat relatif tertinggal dalam sejumlah capaian indeks, terutama ketika dianalisis menggunakan perspektif pemberantasan korupsi.

Apakah dugaan kasus korupsi di Basarnas ini merupakan momentum bagi kita untuk menyatakan bahwa korupsi sejatinya adalah juga bencana besar di negeri ini? 

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI