Pemerintah Dorong Penataan Ekosistem Logistik lewat Penerapan National Logistics Ecosystem

Penerapan NLE didasarkan pada empat pilar utama yang telah diimplementasikan secara bertahap di 46 pelabuhan pada 2023.

Empat pilar tersebut di antaranya, pertama, perbaikan layanan pemerintah di bidang logistik melalui simplifikasi proses bisnis berbasis elektronik.

Kedua, kolaborasi sistem layanan logistik antarpelaku kegiatan logistik. Ketiga, kemudahan dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik.

Baca juga: Kemenhub Dorong Peran Swasta dalam Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan lewat Skema Konsesi

Keempat, penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi.

“Dengan penerapan NLE ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah di bidang logistik yang bisa menjangkau berbagai indikator di LPI tadi. (Dengan begitu) kalau NLE bisa 100 persen, kita mandatorikan dan bisa efektif, mudah-mudahan bisa memperbaiki keenam indikator LPI tadi,” ucap Susiwijono.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya lain untuk meningkatkan kinerja LPI Indonesia melalui berbagai kebijakan.

Adapun kebijakan tersebut, mulai dari menyelesaikan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri terkait NLE.

Baca juga: Rencana Kenaikan Harga Gula Masih Menunggu Hasil Rakortas

Kemudian, memperkuat kebijakan dalam standarisasi layanan kepelabuhanan, mendorong perbaikan kinerja perusahaan kurir dan pos.

Selain itu, menyempurnakan regulasi, proses bisnis dan sistem terkait implementasi Lartas, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir Umum (API-U), dan Neraca Komoditas.

Terakhir, melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan kepada pelaku usaha logistik internasional dan domestik.

Baca juga: We The Fest 2023 Hadirkan 19 Musisi Internasional dan 25 Musisi Tanah Air

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri sejumlah pihak penting, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua KPK Firli Bahuri, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon.

Kemudian, Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) Arif Suhartono, Dirut PT Angkasa Pura II (AP II) Muhammad Awaluddin, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan Lembaga National Single Window (LNSW).