Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Letjen Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus Perebut Markas OPM yang Ditunjuk Jadi Pangkogabwilhan III

Kompas.com - 20/07/2023, 09:32 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Letnan Jenderal (Letjen) Richard Taruli Horja Tampubolon ditunjuk menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, yang membawahi wilayah Maluku dan Papua.

Penunjukkan itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Letjen Richard Tampubolon menggantikan posisi Letjen Agus Suhardi yang akan memasuki usia pensiun.

Baca juga: Mengenal Keistimewaan 3 Tugas Pokok Kopassus

Adapun Richard sebelumnya mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) sejak 27 Juni 2022.

Richard merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri.

Pria kelahiran Jakarta, 24 Mei 1969, ini beberapa kali menjabat posisi strategis di korps baret merah atau Komando Pasukan Khusus (Kopassus), seperti Komandan Batalyon 11/Grup 1/Kopassus, Wakil Komandan Grup 2/Kopassus, hingga Asisten Intelijen Danjen Kopassus.

Melansir Tribunnews, bahkan saat menjadi Wakil Danjen Kopassus, Richard ditunjuk menjadi Kepala Operasi (Kaops) Nemangkawi I pada 2018.

Richard beserta pasukannya sukses merebut markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta melumpuhkan beberapa pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca juga: Profil Mayjen Agus Suhardi, Pangkogabwilhan III Baru Pengganti Letjen Cantiasa

Setelah itu, ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) VI/Mulawarman periode 2018-2019.

Richard kemudian naik pangkat menjadi bintang dua (Mayjen) saat mulai menjabat sebagai Kepala Staf Kogabwilhan I.

Ia juga pernah mengemban amanah menjadi Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI dan Pangdam XVI/Pattimura, sebelum menjadi Irjenad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com