Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Dorong Penataan Ekosistem Logistik lewat Penerapan National Logistics Ecosystem

Kompas.com - 20/07/2023, 10:06 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Memasuki triwulan III-2023, perekonomian nasional terus menunjukkan eksistensi positif dengan berbagai capaian kinerja fundamental yang solid.

Capaian tersebut ditunjukkan dalam beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang naik sebesar 5,03 persen pada kuartal I-2023;

Kedua, tingkat inflasi bulanan pada Juni yang terkendali di angka 3,52. Ketiga, surplus transaksi yang berjalan 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I-2023.

Keempat, pertumbuhan positif sejumlah indikator perekonomian, seperti purchasing managers index (PMI) manufaktur, indeks keyakinan konsumen (IKK), hingga investasi.

Meski mencapai hasil positif, pemerintah juga tetap antisipatif dalam merespons ketidakpastian global pada berbagai sektor yang mampu memengaruhi kinerja perekonomian.

Baca juga: Perkara Merosotnya Rangking Logistik RI yang Bikin Luhut Mencak-mencak

Salah satunya, pada sektor logistik sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja sektor logistik tersebut ditunjukkan oleh capaian logistics performance index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia. Dalam LPI 2023, Indonesia menempati peringkat 63 dari sebelumnya di peringkat 46 pada 2018 dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, LPI merupakan alat ukur Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan peluang dalam logistik perdagangan.

“LPI merupakan alat ukur kita (Indonesia) di dalam mengidentifikasi tantangan peluang di dalam logistik perdagangan, kemudian beberapa yang diukur ini sebenarnya berdasarkan survei-survei terhadap para pelaku usaha,” ucapnya yang dikutip dari laman ekon.go.id, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Pelaku Usaha Ungkap Tantangan Besar Pengembangan EBT di Indonesia

Pernyataan tersebut Susiwijono sampaikan dalam acara "Bincang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK): Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia" di Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (18/7/2023).

Ia mengungkapkan, capaian anjlok LPI Indonesia pada 2023 disebabkan oleh penurunan indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta.

Indikator penilaian tersebut, seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima.

Sementara itu, indikator penilaian yang menjadi kontrol pemerintah, seperti efisiensi proses clearance oleh Lembaga Pengendali Perbatasan dan kualitas infrastruktur pendukung menunjukkan kinerja yang baik.

Baca juga: Kinerja Logistik Indonesia Merosot, Ini Penjelasan Pemerintah

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan upaya penataan ekosistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).

NLE merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak berkaitan dengan arus logistik barang, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan, dan entitas-entitas lainnya yang termasuk di dalam NLE.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com