Pemerintah Dorong Penataan Ekosistem Logistik lewat Penerapan National Logistics Ecosystem

KOMPAS.com - Memasuki triwulan III-2023, perekonomian nasional terus menunjukkan eksistensi positif dengan berbagai capaian kinerja fundamental yang solid.

Capaian tersebut ditunjukkan dalam beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang naik sebesar 5,03 persen pada kuartal I-2023;

Kedua, tingkat inflasi bulanan pada Juni yang terkendali di angka 3,52. Ketiga, surplus transaksi yang berjalan 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I-2023.

Keempat, pertumbuhan positif sejumlah indikator perekonomian, seperti purchasing managers index (PMI) manufaktur, indeks keyakinan konsumen (IKK), hingga investasi.

Meski mencapai hasil positif, pemerintah juga tetap antisipatif dalam merespons ketidakpastian global pada berbagai sektor yang mampu memengaruhi kinerja perekonomian.

Salah satunya, pada sektor logistik sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja sektor logistik tersebut ditunjukkan oleh capaian logistics performance index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia. Dalam LPI 2023, Indonesia menempati peringkat 63 dari sebelumnya di peringkat 46 pada 2018 dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, LPI merupakan alat ukur Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan peluang dalam logistik perdagangan.

“LPI merupakan alat ukur kita (Indonesia) di dalam mengidentifikasi tantangan peluang di dalam logistik perdagangan, kemudian beberapa yang diukur ini sebenarnya berdasarkan survei-survei terhadap para pelaku usaha,” ucapnya yang dikutip dari laman ekon.go.id, Kamis (20/7/2023).

Pernyataan tersebut Susiwijono sampaikan dalam acara "Bincang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK): Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia" di Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (18/7/2023).

Ia mengungkapkan, capaian anjlok LPI Indonesia pada 2023 disebabkan oleh penurunan indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta.

Indikator penilaian tersebut, seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima.

Sementara itu, indikator penilaian yang menjadi kontrol pemerintah, seperti efisiensi proses clearance oleh Lembaga Pengendali Perbatasan dan kualitas infrastruktur pendukung menunjukkan kinerja yang baik.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan upaya penataan ekosistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).

NLE merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak berkaitan dengan arus logistik barang, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan, dan entitas-entitas lainnya yang termasuk di dalam NLE.

Penerapan NLE didasarkan pada empat pilar utama yang telah diimplementasikan secara bertahap di 46 pelabuhan pada 2023.

Empat pilar tersebut di antaranya, pertama, perbaikan layanan pemerintah di bidang logistik melalui simplifikasi proses bisnis berbasis elektronik.

Kedua, kolaborasi sistem layanan logistik antarpelaku kegiatan logistik. Ketiga, kemudahan dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik.

Keempat, penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi.

“Dengan penerapan NLE ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah di bidang logistik yang bisa menjangkau berbagai indikator di LPI tadi. (Dengan begitu) kalau NLE bisa 100 persen, kita mandatorikan dan bisa efektif, mudah-mudahan bisa memperbaiki keenam indikator LPI tadi,” ucap Susiwijono.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya lain untuk meningkatkan kinerja LPI Indonesia melalui berbagai kebijakan.

Adapun kebijakan tersebut, mulai dari menyelesaikan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri terkait NLE.

Kemudian, memperkuat kebijakan dalam standarisasi layanan kepelabuhanan, mendorong perbaikan kinerja perusahaan kurir dan pos.

Selain itu, menyempurnakan regulasi, proses bisnis dan sistem terkait implementasi Lartas, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir Umum (API-U), dan Neraca Komoditas.

Terakhir, melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan kepada pelaku usaha logistik internasional dan domestik.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri sejumlah pihak penting, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua KPK Firli Bahuri, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon.

Kemudian, Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) Arif Suhartono, Dirut PT Angkasa Pura II (AP II) Muhammad Awaluddin, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan Lembaga National Single Window (LNSW).