Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Dorong Penataan Ekosistem Logistik lewat Penerapan National Logistics Ecosystem

Kompas.com - 20/07/2023, 10:06 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Memasuki triwulan III-2023, perekonomian nasional terus menunjukkan eksistensi positif dengan berbagai capaian kinerja fundamental yang solid.

Capaian tersebut ditunjukkan dalam beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang naik sebesar 5,03 persen pada kuartal I-2023;

Kedua, tingkat inflasi bulanan pada Juni yang terkendali di angka 3,52. Ketiga, surplus transaksi yang berjalan 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I-2023.

Keempat, pertumbuhan positif sejumlah indikator perekonomian, seperti purchasing managers index (PMI) manufaktur, indeks keyakinan konsumen (IKK), hingga investasi.

Meski mencapai hasil positif, pemerintah juga tetap antisipatif dalam merespons ketidakpastian global pada berbagai sektor yang mampu memengaruhi kinerja perekonomian.

Baca juga: Perkara Merosotnya Rangking Logistik RI yang Bikin Luhut Mencak-mencak

Salah satunya, pada sektor logistik sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja sektor logistik tersebut ditunjukkan oleh capaian logistics performance index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia. Dalam LPI 2023, Indonesia menempati peringkat 63 dari sebelumnya di peringkat 46 pada 2018 dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, LPI merupakan alat ukur Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan peluang dalam logistik perdagangan.

“LPI merupakan alat ukur kita (Indonesia) di dalam mengidentifikasi tantangan peluang di dalam logistik perdagangan, kemudian beberapa yang diukur ini sebenarnya berdasarkan survei-survei terhadap para pelaku usaha,” ucapnya yang dikutip dari laman ekon.go.id, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Pelaku Usaha Ungkap Tantangan Besar Pengembangan EBT di Indonesia

Pernyataan tersebut Susiwijono sampaikan dalam acara "Bincang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK): Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia" di Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (18/7/2023).

Ia mengungkapkan, capaian anjlok LPI Indonesia pada 2023 disebabkan oleh penurunan indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta.

Indikator penilaian tersebut, seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima.

Sementara itu, indikator penilaian yang menjadi kontrol pemerintah, seperti efisiensi proses clearance oleh Lembaga Pengendali Perbatasan dan kualitas infrastruktur pendukung menunjukkan kinerja yang baik.

Baca juga: Kinerja Logistik Indonesia Merosot, Ini Penjelasan Pemerintah

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan upaya penataan ekosistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).

NLE merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak berkaitan dengan arus logistik barang, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan, dan entitas-entitas lainnya yang termasuk di dalam NLE.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com