Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Hadiri Pelatihan Jurkam di Hari Kerja, Demokrat: Pakai Segala Cara untuk Menang

Kompas.com - 18/07/2023, 19:38 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo tidak etis menghadiri acara terkait urusan pemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 saat hari kerja.

Ia mengatakan, mestinya Ganjar kembali ke tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah di tengah pekan.

Kedatangan Ganjar pada acara pelatihan juru kampanye (jurkam) di I News Tower, Jakarta, Senin (17/7/2023) dinilai upaya menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi elektoral mendatang.

“Di sinilah publik bisa melihat, siapa saja yang menggunakan segala cara untuk menang,” ujar Herzaky pada Kompas.com, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Kepada Para Jurkam, Ganjar Pranowo Minta Hindari Hoaks dan Politik Identitas 

Adapun, Ganjar mengklaim telah mengajukan cuti setengah hari pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri pelatihan jurkam tersebut.

Namun, bagi Herzaky, persoalan ini bukan sekedar soal aturan yang tertulis. Tapi terkait dengan etika Ganjar sebagai pejabat publik.

“Bukan berlindung dibalik aturan, atau belum diatur aturan. Tapi menabrak etika dan kepantasan,” ucap dia.

Baca juga: Masih Dirahasiakan, Tim 7 yang Diutus Jokowi Menangkan Ganjar pada Pilpres 2024

Terakhir, ia menganggap Ganjar telah menunjukan sisi buruknya jika suatu saat terpilih menjadi presiden untuk menggantikan Joko Widodo.

“Belum berkuasa saja sudah seperti ini, bagaimana kalau nanti sudah menjadi pimpinan tertinggi di negeri ini?” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com