Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Resmikan 5 MPP di Jatim, Menteri PAN-RB Anas: Mudah-mudahan Berdampak bagi Rakyat

Kompas.com - 18/07/2023, 16:55 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com ? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan lima (5) MPP yang berada di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak, Selasa (18/7/2023).

Atas resmi hadirnya MPP tersebut, Menteri Anas pun memberikan selamat dan apresiasi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa kehadiran MPP hanyalah simbolis dari adanya ruang bagi pelayanan.

"Good will dari pelayanan yang baik ada di Bapak/Ibu Bupati, wali kota, sekretaris daerah (sekda), dan kepala dinas, sehingga layanan harus diperbaiki dan disatukan. Mudah-mudahan kehadiran MPP akan berdampak bagi rakyat," ujar Menteri Azwar Anas saat Peresmian Bersama MPP di Jawa Timur yang dilangsungkan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP itu merupakan prioritas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu pintu, satu gedung, dan terintegrasi.

“MPP mengintegrasikan layanan. Dulu kalau mau urus sesuatu, kadang harus wira-wiri ke dinas A, lalu ke dinas B. Nah, sekarang cukup di satu tempat. Bahkan sebagian sudah online. Kita sedang terus kerjakan ke depan semua bisa diurus dari mana pun lewat handphone,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Implementasikan Reformasi Birokrasi Tematik di Daerah, Menpan-RB Sebut Butuh Dukungan Polri

Selain itu, kata dia, MPP juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi agar birokrasi fokus memberikan dampak.

Mantan Kepala LKPP ini berharap kehadiran MPP di lima daerah ini memberikan dampak perbaikan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk diketahui, kehadiran lima MPP ini menambah jumlah MPP di Jawa Timur menjadi 22. Secara nasional, saat ini jumlah MPP telah ada 139.

MPP di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang ke-138, dan Kota Pasuruan ke-139 berturut-turut menjadi MPP ke-135, ke-136, ke-137, ke-138, dan ke-139.

Saat ini, Kementerian PAN-RB juga tengah mendorong pemerintah daerah (pemda) menghadirkan MPP Digital.

 

Adapun MPP Digital adalah ruang dari berbagai layanan yang disatukan dalam rumah virtual. Saat ini MPP Digital telah jalan di 21 kabupaten dan kota yang menjadi pilot project.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo; Bupati Malang Sanusi; Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji; Bupati Sampang Slamet Junaidi; dan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf meresmikan lima Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak yang dilangsungkan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (18/7/2023).DOK. Kementerian PAN-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo; Bupati Malang Sanusi; Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji; Bupati Sampang Slamet Junaidi; dan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf meresmikan lima Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak yang dilangsungkan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (18/7/2023).

Dalam menyiapkan MPP Digital, Menteri Anas berpesan agar pemda menyiapkan akses internet, SDM digital, serta menumbuhkan budaya digital.

"MPP Digital menjadi ekosistem pelayanan terintegrasi dimana pelayanan dapat diakses melalui face recognition. Ini yang menjadi amanat Presiden (Jokowi) untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan," ujarnya.

MPP memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan.

Saat ini, MPP Kabupaten Tulungagung menyediakan 125 jenis layanan dari 37 instansi, sedangkan MPP Kabupaten Malang hadir dengan 188 jenis layanan dari 21 instansi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com