Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial

KOMPAS.com – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada posisi tiga besar.

Survei yang dilakukan pada 1 Juli 2023 sampai 8 Juli 2023 tersebut menyasar warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Mereka pun ditanya sejumlah aspek isu nasional, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil survei tersebut didapat dengan menggunakan metode random digit dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak sebanyak 1.242 responden.

Tingkat kesalahan pengambilan sampel dalam hasil survei atau margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen lewat asumsi simple random sampling.

Baca juga: Hasil Survei Indostrategic Perlihatkan Tokoh Perubahan Tak Hanya Anies, Ada Prabowo

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua PKS Ahmad Syaikhu mengaku bersyukur atas capaian yang diraih pihaknya. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja PKS di tingkat pusat maupun daerah mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Sebagai oposisi, PKS bukan asal beda dengan pemerintah. Kami mendukung apa yang baik dari pemerintah dan mengkritisi apa yang perlu diperbaiki. Semua ini harus berbasis orientasi publik, bukan politik dagang sapi,” tuturnya di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Jumat (14/7/2023).

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh kader PKS untuk tidak berpuas diri dan terus melayani serta mengadvokasi masyarakat di daerah mereka masing-masing.

“Survei belum tentu menggambarkan hasil akhir. Bisa jadi PKS malah menembus dua besar kalau kepercayaan masyarakat terhadap kami terus meningkat menjelang pemilu nanti,” ujar Ahmad dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Saat UU Kesehatan Dinilai Muluskan Dokter Spesialis Asing Praktik di Indonesia...

Ia mengungkapkan, fokus PKS saat ini adalah terus memberikan berbagai advokasi serta memantau regulasi yang bisa merugikan masyarakat, seperti Undang-undang (UU) Kesehatan.

Perlu diketahui, fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan dalam Rapat Paripurna ke-29 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Beberapa alasan penolakan tersebut, antara lain tidak tercantumnya pengaturan alokasi wajib anggaran (mandatory spending) kesehatan dalam RUU.

Kemudian, adanya penghapusan pasal yang melepaskan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap jaminan kebutuhan hidup orang pada masa karantina rumah, serta peluang masuknya tenaga kerja kesehatan (nakes) asing dengan payung regulasi.

Baca juga: Puluhan Nakes di Seram Bagian Barat 6 Bulan Tak Digaji, Kadis Kesehatan: Saya Minta Maaf

Dari penolakan tersebut, Ahmad mengatakan bahwa pihaknya ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sebagai janji kemerdekaan partainya.

Pemilih PKS mulai dari gen Z hingga kaum milenial

Sementara itu, Analis Politik sekaligus Chief Executive Officer (CEO) dan Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa mayoritas pemilih PKS berasal dari kalangan intelektual kampus, mahasiswa, generasi (gen) Z, dan kaum milenial.

“Bagaimanapun, (pemilih) gen Z ada 60 persen dan ini benar-benar menjadi dewa elektoral, menjadi penentu kemenangan. Pemilih PKS juga banyak dari kalangan ini terutama mahasiswa yang (berpikir) kritis, termasuk juga mereka yang menyembunyikan pilihannya atau undecided voters sebagai menjadi penentu kemenangan,” imbuhnya.