Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Rekomendasikan Partai Golkar Bentuk Poros Baru pada Pemilu 2024

Kompas.com - 11/07/2023, 08:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Partai Golkar menggelar Rapat Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7/2023).

Hasilnya, Dewan Pakar merekomendasikan kepada Golkar untuk segera membentuk poros koalisi baru dan meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024.

Baca juga: Ketika Airlangga dan Bamsoet Kompak Tampik Isu Perpecahan di Internal Golkar...

Dalam surat rekomendasi tersebut, tidak ada arahan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Benar," ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono saat dimintai konfirmasi, Selasa (11/7/2023).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily turut membenarkan surat rekomendasi Dewan Pakar Golkar ini.

Ace menegaskan, tidak ada dukungan untuk melakukan Munaslub. Mereka semua solid mendukung Airlangga Hartarto.

"Ya itulah hasil dari Rapat Dewan Pakar Partai Golkar. Tidak ada satu pun dukungan untuk melakukan Munaslub. Semua solid untuk memenangkan Partai Golkar dan mendukung sepenuhnya Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar," jelas Ace.

Baca juga: Kursi Ketum Golkar Digoyang, Bamsoet: Saya Senada dengan Pak Airlangga

Dilihat di dalam surat tersebut, rekomendasi-rekomendasi diberikan semata-mata untuk menegakkan wibawa, penyelamatan, dan perjuangan membesarkan Golkar, khususnya dalam upaya meraih kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

Dewan Partai Golkar pun memberikan tiga rekomendasi kepada pengurus pusat Golkar. Berikut isinya:

1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki “kendaraan politik" dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Munas yang Tetapkan Airlangga Capres Dievaluasi

Keputusan yang ingin dievaluasi terkait dengan penentuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com