Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Disebut Akan Evaluasi Airlangga sebagai Bacapres, DPP Golkar: Semua Setia dan Solid

Kompas.com - 10/07/2023, 11:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa semua elemen di Partai Golkar setia dan solid kepada Ketua Umum (Ketum) Golkar, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu dikatakan Dave merespons Dewan Pakar Partai Golkar yang membuka peluang akan mengevaluasi Airlangga sebagai bakal calon presiden (bacapres) sekaligus mengganti Ketum Partai Golkar.

"Seluruh elemen Golkar tetap solid dan setia kepada Ketum Golkar," ujar Dave saat dimintai konfirmasi, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Munas yang Tetapkan Airlangga Capres Dievaluasi

Dave mengatakan, para pengurus di Partai Golkar akan tetap mendukung Airlangga sebagai bakal capres 2024 sekaligus ketua umum.

Dia bahkan menekankan tidak ada agenda munaslub terkait evaluasi Airlangga ini.

"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub," imbuhnya sambil mengatakan tidak tahu meski rapat Dewan Pakar itu digelar di kediaman orang tuanya, Agung Laksono.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019.

Keputusan yang ingin dievaluasi terkait dengan penentuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Dewan Pakar Partai Golkar Ingin Evaluasi Putusan Munas 2019, Terbuka Peluang Pergantian Ketum

Namun demikian, ia tak menutup kemungkinan, munculnya potensi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

"Ya apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” sebut Ridwan dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, para anggota dewan pakar mengadakan rapat di kediaman Agung Laksono di kawasan Jakarta Timur, Minggu.

Ridwan menjelaskan, alasan utama rapat digelar adalah agar dewan pakar mengeluarkan rekomendasi supaya Golkar segera mengganti dukungannya dari Airlangga pada figur bacawapres lain.

Sebab, ia menganggap, saat ini tak ada kejelasan arah dari DPP Golkar terkait langkahnya untuk menghadapi Pilpres 2024.

“Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar,” kata dia.

Baca juga: Golkar Masih Berniat Bangun Koalisi Besar, Ganjar atau Prabowo?

Menurut Ridwan, saat ini langkah politik Golkar terganjal keputusan Munas 2019 dan posisi Airlangga di Kabinet Indonesia Maju. Maka dari itu, Golkar tak punya keleluasaan untuk bergerak karena harus mengikuti keinginan politik dari Istana.

"Kecuali pada 2019 itu tidak ada keputusan (munas) itu, tidak ada masalah. Sehingga partai bisa bermain dengan lincah, dengan baik, tanpa mengganggu posisi ketua umum di kabinet,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com