JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpecahan di tubuh partai beringin berembus, dengan wacana mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang menetapkan bahwa Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres).
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, para dewan pakar menggelar rapat di kediaman Agung Laksono, Minggu (9/7/2023). Tujuannya, untuk menyusun rekomendasi agar hasil munas tersebut dibatalkan.
“Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar,” ujar Ridwan dihubungi awak media.
Baca juga: Kursi Ketum Golkar Digoyang, Bamsoet: Saya Senada dengan Pak Airlangga
Menurutnya, evaluasi pada hasil Munas 2019 mesti dilakukan karena saat ini partai Golkar tak leluasa menentukan sikap jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Maka dari itu, sangat mungkin rekomendasi dari dewan pakar bakal berisi permintaan untuk mengganti bacapres Golkar dari Airlangga dengan figur lain.
Mekanisme tersebut bisa ditempuh melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” ucap dia.
Ridwan pun membuka kemungkinan bahwa Munaslub juga bisa mengarah pada pergantian posisi Ketua Umum Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa semua kader Golkar setia di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyatakan semua kader bakal tetap mendukung Menko Bidang Perekonomian itu untuk maju sebagai capres.
"Seluruh elemen Golkar tetap solid dan setia kepada Ketum Golkar,” kata Dave pada Kompas.com, Senin (10/7/2023).
Baca juga: Airlangga Klaim Tak Ada Rencana Munaslub Golkar untuk Dongkel Dirinya
Dave mengklaim, situasi tersebut membuat kader Golkar solid dan tak ada ruang terjadinya perpecahan internal.
"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub,” ungkap dia.
Ditemui terpisah, Airlangga dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama menampik kabar adanya dorongan untuk menggelar munaslub.
Keduanya tampak kompak, meskipun pernah bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum pada Munas 2019.
Airlangga menyatakan bahwa rapat dewan pakar tak membahas soal dorongan untuk menggelar munaslub dan melengserkannya.
Baca juga: Dewan Pakar Partai Golkar Ingin Evaluasi Putusan Munas 2019, Terbuka Peluang Pergantian Ketum