Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Airlangga dan Bamsoet Kompak Tampik Isu Perpecahan di Internal Golkar...

Kompas.com - 11/07/2023, 05:29 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpecahan di tubuh partai beringin berembus, dengan wacana mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang menetapkan bahwa Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, para dewan pakar menggelar rapat di kediaman Agung Laksono, Minggu (9/7/2023). Tujuannya, untuk menyusun rekomendasi agar hasil munas tersebut dibatalkan.

“Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar,” ujar Ridwan dihubungi awak media.

Baca juga: Kursi Ketum Golkar Digoyang, Bamsoet: Saya Senada dengan Pak Airlangga

Menurutnya, evaluasi pada hasil Munas 2019 mesti dilakukan karena saat ini partai Golkar tak leluasa menentukan sikap jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Maka dari itu, sangat mungkin rekomendasi dari dewan pakar bakal berisi permintaan untuk mengganti bacapres Golkar dari Airlangga dengan figur lain.

Mekanisme tersebut bisa ditempuh melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” ucap dia.

Ridwan pun membuka kemungkinan bahwa Munaslub juga bisa mengarah pada pergantian posisi Ketua Umum Golkar.

DPP kompak

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa semua kader Golkar setia di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyatakan semua kader bakal tetap mendukung Menko Bidang Perekonomian itu untuk maju sebagai capres.

"Seluruh elemen Golkar tetap solid dan setia kepada Ketum Golkar,” kata Dave pada Kompas.com, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Airlangga Klaim Tak Ada Rencana Munaslub Golkar untuk Dongkel Dirinya

Dave mengklaim, situasi tersebut membuat kader Golkar solid dan tak ada ruang terjadinya perpecahan internal.

"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub,” ungkap dia.

Airlangga-Bamsoet kompak

Ditemui terpisah, Airlangga dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama menampik kabar adanya dorongan untuk menggelar munaslub.

Keduanya tampak kompak, meskipun pernah bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum pada Munas 2019.

Airlangga menyatakan bahwa rapat dewan pakar tak membahas soal dorongan untuk menggelar munaslub dan melengserkannya.

Baca juga: Dewan Pakar Partai Golkar Ingin Evaluasi Putusan Munas 2019, Terbuka Peluang Pergantian Ketum

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com