Soal Dugaan Kebocoran Perkara di ESDM, KPK: Siapa Pun Pelakunya Harus Tanggung Jawab secara Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan, siapa pun yang bersalah membocorkan informasi penyelidikan dugaan korupsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus bertanggung jawab secara hukum.

“Tentu kebocoran-kebocoran dalam proses penegakan hukum, siapa pun pelakunya itu memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kan gitu ya,” kata Ali dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Namanya Terseret Kasus Kebocoran Dokumen Korupsi ESDM, Kapolda Metro: Bisa Diuji

Ali menambahkan, KPK juga mendukung proses hukum kasus ini yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya.

Ia menyatakan, pegawai KPK siap memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya jika keterangannya dibutuhkan.

Ali juga membenarkan bahwa sejumlah penyelidik dan penyidik sudah datang ke Polda Metro guna memberikan keterangan.

“Iya minggu yang lalu, sepengetahuan kami, minggu yang lalu,” tuturnya.

Baca juga: Dugaan Kebocoran Perkara di ESDM, Firli Lolos dari Jerat Sanksi Etik

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membenarkan bahwa kasus dugaan kebocoran informasi penyelidikan di ESDM sudah naik ke penyidikan.

Menurut Karyoto, saat ini tim penyidik terus bekerja mencari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebab, penyidik telah menemukan adanya tindakan pidana dalam perkara tersebut.

"Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," ujar Karyoto seusai acara Bakti Sosial Polda Metro Jaya, Selasa.

Mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu juga mengungkapkan, saat ini terdapat beberapa orang yang sedang dalam pemeriksaan.

Ia juga menyebutkan, terdapat bukti bahwa informasi yang didapatkan ternyata masih dalam penyelidikan di KPK.

Baca juga: Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, Sri Mulyani: Itu Tanggung Jawab Kementerian Masing-masing

Namun demikian, karena kebocoran itu, dokumen yang sebelumnya berstatus rahasia saat ini tidak lagi bersifat rahasia.

"Ada pihak-pihak yang sedang menjadi target-target dalam penyelidikan itu," tambah Karyoto.