Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ungkap Pertemuan Anies-SBY di Pacitan: Tak Bahas Spesifik soal Cawapres, tapi...

Kompas.com - 08/06/2023, 10:34 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkap isi pertemuan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023) kemarin.

Andi bilang, pertemuan itu tak membahas spesifik tentang bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies, melainkan strategi-strategi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Belum sampai pada secara eksplisit (cawapres), tapi yang jelas bahas strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres cawapres itu sudah jalan full team,” kata Andi dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, dikutip Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Andi mengaku partainya mempersilakan Anies memilih cawapres pendampingnya sendiri untuk Pilpres 2024. Namun, jika diminta mengusulkan, Demokrat menyodorkan nama ketua umum partai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon RI-2.

Jika keduanya berduet, Andi yakin, peluang memenangkan Pilpres 2024 terbuka lebar.

“Kalau kami kan dipersilakan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Lalu, kemudian kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies-AHY, kalau mau menang ya Anies-AHY,” ujarnya.

Menurut Andi, cawapres pendamping Anies haruslah sosok yang punya visi membawa perubahan.

Baca juga: Ada Isu MK Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup, SBY: Ingat, Bisa “Chaos” Politik

Oleh karenanya, meski sejumlah nama elektabilitasnya mengungguli AHY, Andi menyebut, ketua umum parpol temptnya bernaung itu mampu seiring sejalan dengan Anies.

“Kalau Mas Anis pasangannya yang ingin melanjutkan status quo kan bagaimana rakyat dalam konteks arus perubahan ini,” katanya.

Meski mengaku tak memaksakan AHY jadi cawapres, Andi mengatakan, partainya mendesak Anies segera mengumumkan nama pendampingnya. Sebab, hari pemungutan suara Pilpres 2024 sudah semakin dekat.

Andi bilang, masa kampanye yang hanya berlangsung 75 hari sangatlah singkat. Sehingga, nama cawapres harus diumumkan jauh-jauh hari agar kekuatan massa segera terkonsolidasi.

“Kami Koalisi Perubahan dan Persatuan itu tiga partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, meski sudah dideklarasikan sebagai bakal capres sejak Oktober 2022, Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Sejumlah nama pun mencuat di bursa cawapres Anies. Demokrat berulang kali mengusulkan nama AHY sebagai calon RI-2.

Pada Kamis (1/6/223), Anies bertemu dengan SBY di Museum SBY-Ani di Pacitan, Jawa Timur. AHY turut hadir dalam pertemuan itu.

Pertemuan yang berlangsung 3,5 jam tersebut diduga berkaitan dengan rencana pengumuman bakal cawapres Anies.

Baca juga: Denny Indrayana Kaget Cuitan Informasi Putusan MK Viral, Direspons SBY hingga Mahfud

Benar saja, baru-baru ini, Demokrat mendesak supaya cawapres Anies segera diumumkan, setidaknya Juni 2023.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Andi Arief, menduga, elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei teranyar disebabkan karena cawapres Anies yang tak kunjung dideklarasikan.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Denny Indrayana Kaget Cuitan Informasi Putusan MK Viral, Direspons SBY hingga Mahfud

Namun, Nasdem dan PKS yang merupakan rekan satu koalisi Demokrat tak setuju atas itu. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok waktu.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Satu suara dengan Partai Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres.

Dua kompetitor Anies, Ganjar dan Prabowo, pun belum mendeklarasikan cawapres. Masing-masing internal partai masih melihat-lihat dan memperhitungkan agar tak salah langkah.??"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok," ujar Mabruri saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com