Jika PK Moeldoko Diterima, AHY: Penguasa "Abuse of Power" untuk Habisi Lawan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyinggung langkah kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melakukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Ia mengatakan jika PK tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) maka hal itu menunjukan bahwa rezim penguasa menggunakan instrumen hukum untuk menghambat langkah politik kelompok yang dianggap berseberangan.

“Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa atau abuse of power menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Termasuk melalui PK KSP Moeldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya,” papar dia.

Baca juga: Denny Indrayana Ngaku Diminta Mahfud MD Bantu Anies Baswedan Jadi Capres Agar Demokrasi Lebih Sehat

AHY menuturkan, jika langkah KSP Moeldoko akhirnya berhasil, maka hal itu tak hanya menciderai Demokrat tetapi juga demokrasi Tanah Air.

Ia mengatakan, jika kepengurusan Partai Demokrat yang sah bisa diambil alih oleh pihak luar, maka hal itu juga bisa terjadi untuk partai politik (parpol) lainnya.

AHY pun mempertanyakan sikap KSP Moeldoko yang terus berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

“Apakah karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik,” tutur dia.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Ada Upaya Jegal Anies Lewat PK Moeldoko

Terakhir, AHY meminta para hakim agung untuk bersikap adil dalam memutus PK yang diajukan oleh KSP moeldoko.

Ia tak ingin, ada lagi putusan hukum yang menciderai logika masyarakat, seperti putusan penundaan pemilu yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

“Harapan kami, bahwa proses PK KSP Moeldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku akal sehat, kebenaran, dan keadilan,” imbuh dia.

Adapun Pejabat Humas MA Suharto mengungkapkan pihaknya belum memulai proses sidang PK yang diajukan kubu KSP Moeldoko.

Ia menuturkan, saat ini prosesnya masih dalam tahap distribusi, namun setelah diputuskan untuk disidangkan, maka MA hanya punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut di meja persidangan.