Bawaslu Didesak Tegur KPU soal Dihapusnya Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertindak atas langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menghapus kewajiban peserta Pemilu 2024 menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

"Bawaslu RI sebagai lembaga negara yang dimandatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan harus menegur KPU dalam hal penghapusan LPSDK," kata perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Selaras dengan itu, koalisi juga mendesak KPU RI agar mencabut keterangan soal alasan LPSDK tidak lagi menjadi kewajiban peserta pemilu, padahal sudah diwajibkan sejak Pemilu 2014.

Sebelumnya, KPU RI menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan karena masa kampanye yang sangat singkat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya (75 hari) dan LPSDK tak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye, Tugas Berat Disebut Menanti Bawaslu

Koalisi juga meminta KPU RI tetap mengakomodasi adanya LPSDK untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Alasan masa waktu kampanye pendek benar-benar tidak masuk akal untuk dijadikan dalih menghapus kewajiban LPSDK. Sebab, proses administrasi pelaporan itu bukan dibebankan kepada KPU, melainkan partai politik," kata Kurnia.

Kurnia menegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen sehingga seharusnya dapat membuat ketentuan sendiri sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam hal LPSDK, KPU dinilai seharusnya tak perlu khawatir soal masa kampanye yang singkat karena hanya menerima dan melakukan verifikasi untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.

"Selain itu, praktik LPSDK ini sudah terjadi sejak lama dan mestinya telah diketahui oleh setiap peserta pemilu," kata Kurnia.

Baca juga: KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye, Perludem Anggap Kemunduran

"Kami khawatir tindakan para anggota KPU ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik peserta pemilu yang tidak ingin disibukkan dengan urusan administrasi pelaporan keuangan," ujarnya lagi.

Sementara itu, alasan bahwa LPSDK tak tercantum dalam UU Pemilu juga dianggap sebagai tafsir yang terlalu letterlijk.

UU Pemilu dianggap telah memberikan mandat untuk hal semacam ini walaupun tak secara eksplisit menyebut soal LPSDK.

"Kewajiban penyerahan LPSDK harus diartikan sebagai mandat langsung dari tiga prinsip pemilu yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu yakni, jujur, terbuka, dan akuntabel. Bukan hanya itu, keterkaitan urgensi LPSDK juga memenuhi Pasal 4 huruf b UU Pemilu yang menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas," kata Kurnia.

Baca juga: ICW Nilai Tak Masuk Akal Alasan KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Pemilu 2024

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menganggap bahwa Bawaslu perlu bekerja lebih ekstra mengawasi aliran dana kampanye Pemilu 2024 seiring ditiadakannya LPSDK.

"Bawaslu memang akhirnya harus menunggu sampai LPPDK diserahkan untuk memeriksa sumber dana dan belanja peserta pemilu," kata Titi kepada Kompas.com, Rabu (31/5/2023)

"Oleh karena itu, harus ada strategi yang tepat untuk mencegah pelanggaran dan memastikan laporan dana kampanye memang akuntabel," ujarnya lagi.

Menurut Titi, masa kampanye yang singkat selama 75 hari, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 harus dimanfaatkan betul oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara cermat.

Pengawasan secara jeli atas aktivitas kampanye ini harus dilakukan secara kolektif di setiap jenjang, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik kampanye yang dilakukan partai politik maupun kandidat itu sendiri.

Baca juga: KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye, Pengamat: Lemahkan Semangat Antikorupsi

Aktivitas kampanye ini harus dikroscek dengan laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU, apakah besaran dana kampanye yang masuk dan keluar selaras dengan aktivitas kampanye yang dilakukan.

"Bawaslu juga perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan kewenangan dengan tugas pengawasan Bawaslu, terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Titi.

"Ini terkait dengan aliran dana mencurigakan atau dilarang yang melibatkan peserta pemilu atau orang dan lingkungan terdekatnya," kata pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia itu melanjutkan

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih beranggotakan ICW, Perludem, Netgrit, THEMIS, KOPEL, Public Virtue Research Institute, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Pusako FH Universitas Andalas, dan Greenpeace Indonesia.

Baca juga: KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye, Tugas Berat Disebut Menanti Bawaslu