Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P di Urutan Puncak, Lampaui Gerindra dan Golkar

Kompas.com - 05/06/2023, 12:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia memetakan elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Hasilnya, PDI Perjuangan unggul atas 17 parpol lainnya.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mencatatkan elektabilitas 20,7 persen.

Dengan capaian tersebut, PDI-P unggul 3 persen dari Gerindra yang mengantongi elektabilitas 17,4 persen. Sementara, di urutan ketiga ada Golkar yang mencatatkan angka elektoral 7,7 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, PDI-P Paling Banyak Dipilih Warga NU

Urutan selanjutnya, tiga partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat mencatatkan elektabilitas yang sama besar, masing-masing 6 persen.

Lalu, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan elektabilitas 5,2 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan angka elektoral 3,1 persen, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan elektabilitas 3,0 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang elektabilitasnya 2,0 persen.

Selanjutnya, 8 partai politik elektabilitasnya di bawah satu persen yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (0,9 persen), Partai Garuda (0,9 persen), Partai Hanura (0,7 persen), Partai Gelora (0,4 persen), Partai Ummat (0,3 persen), Partai Bulan Bintang atau PBB (0,3 persen), Partai Buruh (0,0 persen), dan Partai Kebangkitan Nusantara (0,0 persen).

Baca juga: Bantah Kabar Retaknya Hubungan Jokowi dan Megawati, Sekjen PDI-P: Sangat Baik, Bagai Ibu dan Anak

Dalam survei ini, sebanyak 19,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Indikator mencatat, elektabilitas partai-partai politik tak banyak berubah dibandingkan survei periode sebelumnya. Kenaikan ataupun penurunan hanya dalam jumlah kecil.

Berikut tren elektabilitas 9 partai politik yang kini duduk di Parlemen menurut survei Indikator:

PDI-P

  • September 2022: 18,6 persen
  • November 2022: 18,2 persen
  • Maret 2023: 18,8 persen
  • April 2023: 15,2 persen
  • 5 Mei 2023: 20,0 persen
  • 30 Mei 2023: 20,7 persen

Baca juga: Sekjen PDI-P Akui Erick Thohir Diusulkan PAN Jadi Cawapres Ganjar

Gerindra

  • September 2022: 10,3 persen
  • November 2022: 12,8 persen
  • Maret 2023: 15,1 persen
  • April 2023: 14,7 persen
  • 5 Mei 2023: 17,2 persen
  • 30 Mei 2023: 17,4 persen

Golkar

  • September 2022: 10,0 persen
  • November 2022: 9,9 persen
  • Maret 2023: 8,9 persen
  • April 2023: 8,8 persen
  • 5 Mei 2023: 7,8 persen
  • 30 Mei 2023: 7,7 persen

Demokrat

  • September 2022: 11,5 persen
  • November 2022: 12,1 persen
  • Maret 2023: 7,7 persen
  • April 2023: 6,3 persen
  • 5 Mei 2023: 7,7 persen
  • 30 Mei 2023: 6,0 persen

PKB

  • September 2022: 5,9 persen
  • November 2022: 5,6 persen
  • Maret 2023: 5,6 persen
  • April 2023: 5,2 persen
  • 5 Mei 2023: 6,2 persen
  • 30 Mei 2023: 6,0 persen

Nasdem

Halaman:


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com