Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Kompas.com - 29/05/2023, 14:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sementara WS Rendra mengatakan, reformasi mental sangat menentukan jalan reformasi tahun 1998. Konkretnya, kata Rendra, harus ada kontrol dari sebuah lembaga yang sangat bersih terhadap penguasa sebersih apa pun.

“Ketiadaan kontrol akan membuat penguasa yang bersih menjadi kotor juga,” kata Rendra yang gaungnya terasa keras hari ini, 2023.

Bulan Mei 1998, ditutup dengan pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Jogyakarta, Sabtu 30 Mei 1998.

“Setiap mendengar lagu Indonesia Raya, saya sedih karena Tanah Air Indonesia yang mempunyai aneka ragam kekayaan alam ternyata hampir semuanya sudah dikapling, baik itu hutan, laut maupun udara. Bahkan orang yang akan berbuat sosial saja tidak bisa, karena tempatnya sudah dikapling,” ujar Sultan.

Mei 2023, tinggal beberapa hari. Momentum ini kita pakai membaca sejarah 1998. Ingat pepatah Latin kuno yang mengatakan, historia magistra vitae, sejarah adalah guru kehidupan.

Ketika mengakhiri tulisan ini saya ingat ucapan wartawati televisi swasta yang mewawancari saya tentang lengsernya Soeharto di Jakarta, 21 Mei 2023.

Wartawati itu mengatakan ingin tahu gambaran suasana hati Pak Harto ketika kembali dari Turki, sebelum lengser pada 21 Mei 1998.

Turki? “Waktu itu Soeharto pulang dari Kairo, Mesir,” kata saya.

Dia juga tanya situasi penembakan mahasiswa di depan Istana. “Penembakan Mei 1998 yang terkenal di kampus Universitas Trisakti,” kata saya.

Penting lho, mbak, baca sejarah. Perpustakaan di kantor mbak wartawati cukup lengkap soal Mei 1998.

Seruan reformasi Mei 1998 masih harus berlanjut, diserukan lagi pada usianya yang ke-25. Karena, KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) masih berlanjut dan berkembang biak.

Istilah KKN ini bersaudara dengan politik dinasti atau politik kekerabatan atau bisa juga disebut sistem kodok “ampibi” (anak, menantu, ponakan, bisa juga pacar, simpanan, ipar, besan, istri). Ini nampak sekali di lembaran daftar caleg di Komisi Pemilihan Umum saat ini.

Bau busuk menyengat pada Mei 2023 ini dengan dikumandangkan berita korupsi menara pemancar telekomunikasi atau base transceiver (BTS) 4G.

Ada pula putusan memperpanjang periode masa jabatan pimpinan KPK. Ini memunculkan pertanyaan wewenang dari mana ada keputusan ini.

Maka meluncur jawaban tidak jelas tapi jenaka, yakni wewenang itu dari sistem cungkringisme, artinya yang berwenang tidak nampak.

Tindakan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK cukup kasat mata. Tapi usaha memperpanjang masa jabatan presiden lebih substil liciknya. Seperti kesturi yang menebar bau tapi cucuruta cepat menghilang dari pandangan mata.

Artikel ini kita tutup dengan lirik lagu berjudul “Reformasi Dikhianati” yang dibuat oleh Refly Harun yang pernah berkantor sebentar di kompleks Istana Kepresidenan/Sekretaris Negara).

Kala itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam hari hingga pagi, menuntut kata, reformasi….”

Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati……..oligargi sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri, Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com