Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Enam anggota Badan Pengarah Papua yang dikukuhkan adalah Alberth Yoku selaku perwakilan Provinsi Papu, Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw.

"Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," kata Ma'ruf, Senin, dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: Soal Menkominfo Pengganti Johnny Plate, Maruf Amin: Tunggu Saja

Ma'ruf menyatakan, Papua adalah wilayah di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, baik sumber daya alam maupun kekayaan budaya.

Namun, ia mengingatkan bahwa ada tantangan yang tak boleh diabaikan, misalnya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan.

Ia menegaskan, membangun Papua bukanlah tugas yang mudah karena membutuhkan kerja sama, kepedulian, dan partisipasi dari semua pihak.

"Saya mengajak kita semua, termasuk anggota BP3OKP, untuk bekerja sama secara sinergis, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan," kata dia.

Baca juga: Pilot Susi Air Hampir 4 Bulan Disandera KKB Papua, Mahfud MD Masih Enggan Terima Bantuan Negara Lain

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf yang juga menjabat sebagai anggota Badan Pengarah Papua itu menyampaikan empat pesan kepada para anggota yang baru dikukuhkan.

Pertama, anggota Badan Pengarah Papua mesti perhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam.

"Perbanyak mendengar agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, serta menjawab harapan dan kebutuhan riil masyarakat Papua," kata Ma'ruf.

Kedua, segera bekerja dan bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis, serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua.

Ketiga, bangun koordinasi dan sinergi dengan para nenteri, kepala kllembaga, kepala daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua.

"Keempat, jagalah terus integritas, jangan melakukan tindak pidana korupsi dan memanfaatkan jabatan serta kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan," ujar dia.

Baca juga: Menpan-RB Sampaikan Negara Akan Afirmasi Masyarakat Papua dalam Seleksi CPNS

Adapun Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perwakilan Papua, kursi anggota Badan Pengarah Papua juga diisi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara ex officio.