Sisyphus dan Reformasi: 25 Tahun Memperjuangkan Demokrasi

Dampak korupsi mengurangi kualitas pembangunan manusia dan layanan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bahkan, Indeks Persepsi Korupsi 2022, peringkat Indonesia memburuk, turun ke posisi ke-110 dari 180 negara, sedangkan pada 2021 berada di posisi ke-96, sebagaimana dilaporkan oleh Transparency International.

Sementara itu, perihal penegakkan hukum, ini seringkali diabaikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau uang.

Keadilan tidak selalu ditegakkan dan koruptor sering kali tidak dihukum secara adil. Bahkan penegak hukum kerap terlibat korupsi. Imbasnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Tantangan lainnya adalah masih banyaknya narasi kontra-demokrasi yang berkembang di Indonesia. Misalnya, narasi presiden tiga periode yang menyerang prinsip demokrasi atau pelemahan KPK yang memperburuk kinerjanya dalam memberantas korupsi.

Selain itu, UU ITE yang kontroversial dan banyak menimbulkan polemik di masyarakat juga menjadi contoh dari narasi kontra-demokrasi. Berbagai narasi ini mempersulit penguatan demokrasi di Indonesia.

Bukan hanya itu, politik identitas juga menjadi tantangan bagi persatuan Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, berbagai kasus menunjukkan bahwa politik identitas telah menggeser fokus utama masalah keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pun memicu konflik antarkelompok yang berbeda sehingga dapat mengancam persatuan bangsa.

Kendati begitu, semua tantangan itu harus dihadapi dan diatasi. Perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia seperti mitologi Sisyphus yang mendorong batu ke atas.

Ketika batu jatuh, kita harus memastikan bahwa batu tidak jatuh lebih dalam atau di posisi yang sama ketika batu pertama kali didorong.

Tantangan itu harus diatasi dengan memperkuat institusi yang bertanggung jawab dalam memperbaiki tata kelola pemerintah, memberantas korupsi, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan lembaga hukum lainnya, serta menjamin bahwa lembaga-lembaga tersebut bekerja secara independen dan profesional.

Pemerintah juga harus memperbaiki sistem ekonomi dan sosial guna mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan sosial di Indonesia.

Masyarakat juga harus terlibat dalam upaya memperkuat demokrasi. Masyarakat harus lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran yang penting dalam memperkuat demokrasi.