Sisyphus dan Reformasi: 25 Tahun Memperjuangkan Demokrasi

REFORMASI yang dimulai 1998 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi Indonesia. Setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, bangsa Indonesia akhirnya berani melakukan gerakan untuk mengubah sistem pemerintahan yang otoriter dan korup.

Berbagai perubahan besar telah terjadi selama 25 tahun reformasi. Satu hal terpenting, Indonesia telah menjadi negara demokratis.

Dengan demokrasi, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjamin kebebasan, keamanan, dan hak asasi warga negara, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

Salah satu pencapaian terpenting reformasi adalah kebebasan pers. Sebelum reformasi, pers di Indonesia sangat dibatasi pemerintah.

Berita yang tidak disukai oleh pemerintah sering kali diblokir, bahkan jurnalis yang meliput berita tersebut bisa diancam atau ditahan.

Setelah reformasi, kebebasan pers semakin terbuka dan tidak lagi dibatasi pemerintah. Media massa kini dapat menulis berita apa pun dan dapat memuat opini yang berbeda dengan pemerintah.

Pemilu juga menjadi salah satu pencapaian reformasi. Sebelumnya, pemilu tidak selalu adil dan sering terjadi kecurangan.

Ketika memasuki reformasi, pemilu menjadi lebih terbuka dan jujur. Masyarakat diberi hak untuk memilih calon-calon yang mereka inginkan.

Meskipun masih ada beberapa masalah pada pemilu, tetapi secara keseluruhan, pemilu pada masa reformasi menunjukkan perkembangan positif.

Selain itu, reformasi memungkinkan masyarakat lebih bebas berserikat dan menyatakan pendapat. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan mengeluarkan suara mereka.

Sebelumnya, pada masa Orde Baru, organisasi masyarakat sipil dibatasi dan hanya diperbolehkan jika di bawah pengawasan pemerintah.

Meskipun banyak pencapaian positif selama 25 tahun reformasi, masih ada beberapa kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi.

Salah satunya, yaitu demokrasi di Indonesia cenderung bersifat prosedural dan belum menyentuh tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerintah harus memperbaiki sistem ekonomi dan sosial sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan.

Korupsi dan penegakkan hukum yang lemah merupakan tantangan utama bagi Indonesia, menghambat kemajuan negara secara signifikan.

Dampak korupsi mengurangi kualitas pembangunan manusia dan layanan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bahkan, Indeks Persepsi Korupsi 2022, peringkat Indonesia memburuk, turun ke posisi ke-110 dari 180 negara, sedangkan pada 2021 berada di posisi ke-96, sebagaimana dilaporkan oleh Transparency International.

Sementara itu, perihal penegakkan hukum, ini seringkali diabaikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau uang.

Keadilan tidak selalu ditegakkan dan koruptor sering kali tidak dihukum secara adil. Bahkan penegak hukum kerap terlibat korupsi. Imbasnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Tantangan lainnya adalah masih banyaknya narasi kontra-demokrasi yang berkembang di Indonesia. Misalnya, narasi presiden tiga periode yang menyerang prinsip demokrasi atau pelemahan KPK yang memperburuk kinerjanya dalam memberantas korupsi.

Selain itu, UU ITE yang kontroversial dan banyak menimbulkan polemik di masyarakat juga menjadi contoh dari narasi kontra-demokrasi. Berbagai narasi ini mempersulit penguatan demokrasi di Indonesia.

Bukan hanya itu, politik identitas juga menjadi tantangan bagi persatuan Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, berbagai kasus menunjukkan bahwa politik identitas telah menggeser fokus utama masalah keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pun memicu konflik antarkelompok yang berbeda sehingga dapat mengancam persatuan bangsa.

Kendati begitu, semua tantangan itu harus dihadapi dan diatasi. Perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia seperti mitologi Sisyphus yang mendorong batu ke atas.

Ketika batu jatuh, kita harus memastikan bahwa batu tidak jatuh lebih dalam atau di posisi yang sama ketika batu pertama kali didorong.

Tantangan itu harus diatasi dengan memperkuat institusi yang bertanggung jawab dalam memperbaiki tata kelola pemerintah, memberantas korupsi, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan lembaga hukum lainnya, serta menjamin bahwa lembaga-lembaga tersebut bekerja secara independen dan profesional.

Pemerintah juga harus memperbaiki sistem ekonomi dan sosial guna mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan sosial di Indonesia.

Masyarakat juga harus terlibat dalam upaya memperkuat demokrasi. Masyarakat harus lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran yang penting dalam memperkuat demokrasi.

Penting juga untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya persatuan dan menghindari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kerjasama. Politik identitas pula yang acap kali menggeser fokus utama kita, yaitu masalah keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, perlu dilakukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi narasi kontra-demokrasi yang pernah dan akan mungkin akan terus memenuhi ruang publik, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus aktif memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan cara mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, masyarakat perlu diajak untuk lebih kritis dalam menyikapi narasi yang berkembang dan mampu membedakan antara narasi yang benar-benar mendukung demokrasi dengan yang tidak.

Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia dan mencegah pengaruh kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan sistem demokrasi dengan memanfaatkan demokrasi itu sendiri.

Dalam menjaga demokrasi, kita harus selalu mengingat bahwa esensi demokrasi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan.

Setiap individu, kelompok, dan institusi memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks perjuangan seperti Sisyphus, kita harus memastikan bahwa perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia bukan hanya menjadi kisah tragis yang tak pernah selesai, melainkan menjadi kisah inspirasi bagi generasi mendatang untuk melanjutkan perjuangan demi kebaikan bersama.