Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/05/2023, 10:09 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Philip J Vermonte mengatakan lembaga survei abal-abal mulai bermunculan menjalng Pemilu 2024. Maraknya kehadiran lembaga survei ini tidak lepas dari keinginan politisi yang mencari jalan pintas agar dikenal publik.

"Mungkin ada yang menganggap tahun politik merasa adalah perang informasi. Jadi dia harus membanjiri masyarakat dengan gambaran bahwa dia adalah aktor yang kuat, calon yang kuat sehingga bisa didukung," ujar Philip dalam acara Gaspol di Kompas.com dikutip Kamis (18/5/2023).

Menurut Philip, para politisi itu mengharapkan efek Bandwagon dengan banjirnya informasi di tengah publik.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Lembaga Survei Abal-abal Jelang Pemilu 2024

 

Secara sederhana, efek Bandwagon merupakan sebuah upaya untuk mengorkestrasi munculnya nama atau sosok tertentu, dengan harapan publik akan memberikan atensi dan menjatuhkan pilihan terhadap sosok itu.

Namun, penelitian terhadap efek ini, menurutnya, belum lah final untuk mengetahui seberapa besar dampak dari maraknya publikasi atas calon tertentu terhadap elektoralnya.

"Dalam akademik walaupun risetnya belum konklusif ya, ada yang bilang ada efek orang akan ikut yang menang, kira-kira yang ramai mana dia ikut," ucap dia.

Menurut Philip, banyak politisi yang mengambil jalan pintas ini sehingga lembaga survei abal-abal seringkali laku di tahun-tahun politik.

Baca juga: Enggan Komentari Sosok Cawapres, Maruf Amin: Lembaga Survei yang Tahu

"Ada juga orang yang dikasih tau surveinya kecil, tidak mau memperbaiki kampanyenya, ambil jalan pintas ya itu tadi pakai survei abal-abal akan meng-create bahwa dia punya elektabilitas yang baik. Nah ini masalahnya yang sering terjadi," ucap dia.

Namun tidak semua politisi mengambil jalan pintas tersebut. Philip mencontohkan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketika SBY pertama kali ingin mencalonkan diri sebagai capres pada 2004 lalu, elektabilitasnya baru di angka 6-7 persen.

Saat itu, SBY tahu bahwa elektabilitasnya rendah. Sehingga, menurutnya, SBY mengambil langkah strategis dengan mengubah gaya kampanye dan menciptakan momentum politik.

Baca juga: Bupati Kapuas Diduga Pakai Uang Hasil Korupsi Untuk Bayar 2 Lembaga Survei Nasional

"Kalau meningkatkan elektabilitas di kota ini, harus melakukan apa misalnya. Pelan-pelan surveinya naik akhirnya dia menang menjadi presiden," kata Philip.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

Nasional
Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

Nasional
Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

Nasional
Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Nasional
Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Nasional
Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Nasional
Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Nasional
Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Nasional
Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Nasional
Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Nasional
Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Nasional
Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Nasional
DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com