Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PDI-P Sebut Megawati Punya Pola Tentukan Cawapres dari Kalangan NU

Kompas.com - 16/05/2023, 15:34 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Aria Bima mengatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki pola memilih calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, pola itu tergambar dari rekam jejak politik Megawati selama ini, mulai dari memilih Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, kemudian Jusuf Kalla sebagai cawapres Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014, dan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

“Ada kecenderungan Ibu (Megawati) itu melihat konfigurasi NU, dengan mengikutsertakan Muhammadiyah menjadi bagian komitmen itu. (Tapi) ada satu yang lebih substansial, ideologis, untuk Indonesia ke depan,” ujar Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: PBNU Disebut Seleksi Kader Jadi Cawapres Ganjar, Pengamat: Kekuasaan Memang Menggoda, Enak dan Lezat

Ia mengungkapkan, kelebihan NU adalah memiliki kader di berbagai sektor. Mulai dari birokrat, hingga partai politik (parpol).

“NU kan kadernya ada di mana-mana,” ucap dia.

Saat ini, PDI-P telah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Megawati menuturkan telah mengantongi 10 kandidat pendamping Ganjar untuk Pilpres 2024. Aria lantas memprediksi, salah satu dari kandidat tersebut berasal dari NU.

“Kalau dia (Megawati), ini menebak ya, bukan data, sudah komit dengan NU, masa enggak ada kader NU yang menjadi bagian dari 10 nama (kandidat cawapres). Saya yakin kok pasti ada,” imbuh dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Yakin Ada Tokoh NU dari 10 Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo

Sebelumnya, isu Megawati bakal mencari kandidat cawapres dari NU muncul dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy.

Namun, hal itu disanggah oleh Ketua PBNU Fahrur Rozi. Ia menegaskan pihaknya tak terlibat dalam pilpres dan tak akan mengajukan capres atau cawapres atas nama PBNU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com