Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Hanya Pertimbangkan Sandiaga Uno untuk Diusulkan Jadi Cawapres Ganjar

Kompas.com - 12/05/2023, 11:18 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hanya mempertimbangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan, ada sejumlah nama yang tengah dipertimbangkan oleh pihaknya saat ini untuk menjadi cawapres Ganjar, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Ia mengungkapkan, Sandi dan Erick memang dua figur yang paling rajin mendekati PPP dan namanya paling banyak disebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP di Yogyakarta, 25 April 2023.

“Jadi dua ini yang melakukan penetrasi politik ke basis-basis PPP. Jadi nama ini paling banyak disebut ketua DPW di Rapimnas,” ujar Rommy pada program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Rommy Klaim Bergabungnya Sandi Ke PPP Tinggal Tunggu Waktu yang Tepat

Meski cukup dominan, lanjut dia, tapi Sandi dan Erick bukan menjadi nama yang potensial diusulkan para PPP untuk menjadi pendamping Ganjar. Sebab, beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lain juga disebut cocok menjadi cawapres.

“Tapi ada juga yang menyebut nama-nama berbasis kearifan lokal, saya selalu contohkan Ketua DPW PPP Jawa Timur, karena Bu Jidah (Mundjidah Wahab) Ketua Muslimat NU Jombang, beliau mengusulkan Ketua Umum PP Muslimat NU yang dipimpinnya, Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa) misalnya,” papar dia.

“Ada juga tokoh-tokoh NU lain yang muncul namanya, Gus Yaqut (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas), ada Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum PBNU),” sambung Rommy.

Munculnya beberapa nama tersebut yang membuat PPP memutuskan untuk menunda proses penentuan figur cawapres.

Baca juga: Sempat Terkendala Administrasi, PPP Resmi Daftarkan 106 Bacaleg ke KPU DKI

Rommy menuturkan, pihaknya masih ingin melakukan pendalaman sebelum akhirnya mengusung salah satu nama sebagai cawapres mendampingi Ganjar.

“Kita koleksi, kita ajak komunikasi benarkah ini hanya sekedar lontaran atau ada kesiapan, terus bagaimana komitmen dengan PPP secara politik,” imbuh dia.

Adapun PPP memiliki sikap yang sama dengan PDI-P, yaitu mengusung Ganjar sebagai capres. Namun salah satu amanat dari Rapimnas V PPP adalah meminta jatah cawapres diberikan pada partai berlambang kabah itu.

Setelah mendukung Ganjar, PPP bertemu dengan PDI-P dan tengah menjajaki kerja sama politik untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Rombongan Bacaleg PPP Datang Pakai Dua Mobil Mewah Saat Daftar ke KPU Kota Bekasi

 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hasil Rapimnas di Yogyakarta.

Sementara itu, Sandiaga belum memutuskan kejelasan bakal bergabung dengan PPP atau tidak. Bahkan saat ini mantan kader Partai Gerindra itu juga menjalin kedekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS pun berencana menduetkan Sandiaga dengan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun PKS sudah tergabung dalam koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com