Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ada 6 Kabupaten Rawan di Papua

Kompas.com - 16/05/2023, 13:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, terdapat enam kabupaten di provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang kondisi keamanannya terbilang lebih rawan dibanding kabupaten lainnya.

Hal ini ia sampaikan merespons kondisi keamanan di Papua yang kembali menjadi perhatian seusai penyanderaan terhadap pekerja menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS) di Distrik Okbab, Papua Pegunungan.

"Jadi memang ada daerah-daerah yang rawan. Itu kalau saya prediksi itu ada tiga kabupaten di Papua Tengah, tiga kabupaten di Papua Pegunungan," kata Ma'ruf di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Kantor KPU Didemo, Massa Minta Anggota KPU Papua Pegunungan Segera Ditetapkan

Enam kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan, serta Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya di Papua Tengah.

"Untuk di daerah-daerah yang lain, yang normal, pendekatan kita kesejahteraan dan penegakkan keamanan seperti biasa," kata Ma'ruf.

Dia menambahkan, enam kabupaten yang masuk klasifikasi rawan ini membutuhkan penanganan yang berbeda dengan daerah lain yang aman dan kondusif.

Oleh karena itu, menurutnya, perlindungan bagi masyarakat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditingkatkan di enam kabupaten tersebut.

"Untuk enam kabupaten ini mungkin kita adakan semacam upaya perlindungan melalui operasi-operasi yang lebih menjamin, itu strateginya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Update Kasus Penyanderaan Pekerja BTS, Kapolda Papua: Mereka Sudah Diamankan Tokoh Masyarakat

Diberitakan sebelumnya KKB menyerang rombongan pejabat Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan, Jumat (12/5/2023).

Para pelaku juga menyandera empat pekerja pembangunan base transceiver station (BTS) milik Bakti Kominfo di Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Terbaru, Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Dafi Bustomi menyatakan bahwa pekerja BTS yang disandera itu telah berhasil dievakuasi pada Senin (15/5/2023) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com