Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[GELITIK NASIONAL] Mengejar Kursi Capres-Cawapres: Ganjar, Prabowo, Cak Imin hingga Airlangga dalam Pusaran

Kompas.com - 16/05/2023, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Dalam pidatonya, Ganjar juga bilang bahwa Indonesia sudah pernah terbelah karena pilihan politik. Makanya, mantan anggota DPR itu minta pendukungnya nggak menyebar hoaks, merendahkan, atau malah merundung lawan politiknya. Benar juga sih yang dibilang Pak Ganjar ini, setuju?

"Pendukung Ganjar Pranowo puya rasionalitas, punya data, punya fakta yang bisa ditampilkan dengan cara-cara akal sehat, dengan nalar, dengan budi pekerti yang baik," kata Ganjar.

Jokowi ikut bicara

Kita tahu, Presiden Jokowi juga nggak pernah ketinggalan soal urusan politik kan, guys. Sehari setelah Ganjar bertemu dengan relawan Jokowi atau Minggu (14/5/2023), presiden bertemu dengan sekitar 30.000 relawannnya yang tergabung dalam 18 organ relawan lewat forum Musyawarah Nasional (Musra) di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam forum itu, nama capres-cawapres hasil Musra diserahkan para relawan ke Jokowi. Siapa saja sih mereka? Nama-nama yang tentunya sudah nggak asing lagi yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto.

Beda dengan capres, nama cawapres usulan Musra lebih banyak lagi. Ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko; dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Lalu, nggak ketinggalan nama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hasil Musyawarah Rakyat (Musra) oleh sejumlah relawan terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam puncak acara yang digelar di Istora Senayan, Minggu (14/5/2023).KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Hasil Musyawarah Rakyat (Musra) oleh sejumlah relawan terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam puncak acara yang digelar di Istora Senayan, Minggu (14/5/2023).
Setelah ini, relawan menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Jokowi untuk menentukan satu nama buat didukung sebagai calon RI-1. Siapa ya yang kira-kira bakal didukung kepala negara?

Jokowi memang belum menentukan capres-cawapres pilihannya. Tapi, di forum itu, dia wanti-wanti para pendukungnya agar jangan keliru pilih pemimpin. Katanya, Indonesia itu negara besar dengan penduduk lebih dari 288 juta. Makanya, butuh pemimpin yang tepat, nggak cuma yang duduk diam di Istana.

Mantan Wali Kota Solo itu pengin Indonesia ke depan dipimpin sosok yang memahami rakyat, yang dekat dengan rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat dan mau bekerja keras buat rakyat. Intinya, Jokowi berharap penerusnya ke depan adalah sosok yang paham akan strategi dan punya gagasan untuk memajukan bangsa dan negara.

Baca juga: Kursi di DPR Dinilai Bisa Jadi Senjata Golkar Lobi Prabowo supaya PKB Melunak

"Bukan hanya duduk di Istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu membangun sebuah strategi nergara strategi ekonomi, strategi politik harus ada semuanya," kata Jokowi.

"Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain karena kita bersaing dengan negara-negara lain kita berkompetisi dengan negara-negara lain," lanjut dia.

Jadi, dari kode-kode Jokowi ini, siapa sih sosok pemimpin yang paling mendekati kriteria? Jokowi sih bilang dia bakal simpan nama-nama capres-cawapres hasil Musra ini. Lalu, ke depan dia bakal kasih bisikan ke pimpinan-pimpinan partai buat menuntaskan urusan capres-cawapres.

“Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres-cawapres,” katanya.

Kalau lihat dinamika ini, jelas urusan politik ke depan masih panjang. Pastinya, pertemuan-pertemuan antarelite partai politik masih akan banyak digelar. Soal nama capres-cawapres juga belum ada yang final. Jadi, kita nantikan aja gerakan-gerakan politik selanjutnya ya, guys!

Baca juga: PKB Resisten dengan Ide Airlangga Cawapres Prabowo, Golkar Minta Kesetaraan di Koalisi Besar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com