Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Tak Libatkan Artis dan Pengusaha di Daftar Bacaleg

Kompas.com - 15/05/2023, 05:04 WIB
Vitorio Mantalean,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh menyebutkan, tidak ada tokoh, selebriti, maupun pengusaha yang didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) merela untuk 2024 mendatang.

"Kami adalah partai kelas pekerja, tidak ada tokoh yang kami ajukan untuk bacaleg, tidak ada pengusaha, tidak ada artis, tidak ada orang yang dikenal," kata Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, setelah menyampaikan dokumen pendaftaran bacaleg ke KPU RI, Minggu (14/5/2023).

"Bacaleg kami orang-orang biasa, buruh kecil, pengemudi ojek online, sopir bus, pekerja rumah tangga, pedagang, pekerja pabrik, aktivis buruh. Itu yang jadi bakal calon yang punya massa gerakan di tempat masing-masing," tambah dia.  

Baca juga: Uji Formil UU Ciptaker, Partai Buruh Nilai Perppu Tak Bisa Disahkan Jadi Omnibus Law

Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Buruh Said Salahuddin mengatakan, partainya akan selalu "bikin ribut" parlemen apabila berhasil meraup kursi dewan demi memperjuangkan kesejahteraan kelas pekerja dan rakyat kecil.

"Kalau dilihat daftar bacaleg yang kami ajukan ini, pertarungan kelas akan terjadi di Pemilu 2024 antara petani miskin yang tidak punya lahan melawan tuan tanah yang memegang kendali atas ratusan hektar tanah, antara tukang parkir melawan orang kaya bermobil mewah," ungkap dia. 

"Kami tunjukkan bahwa orang-orang kecil, orang-orang msikin, juga punya hak yang sama mewakili kaumnya melawan kelompok oligarki," lanjut Said.

Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh menjadi partai politik terakhir yang mendaftarkan bacaleg DPR RI, Minggu (14/5/2023) malam.

Baca juga: Partai Buruh Bakal Umumkan Capres pada Juli-Agustus 2023

Pantauan Kompas.com, Partai Buruh sempat membawa mesin printer ke kantin KPU RI beberapa jam sebelum mendaftar secara resmi, untuk mencetak beberapa dokumen.

Partai Buruh mendaftarkan bacaleg DPR RI sebanyak 580 orang dari 84 daerah pemilihan (dapil), alias memanfaatkan kuota maksimal.

Sementara itu, pendaftaran bacaleg Partai Buruh di tingkat DPRD tidak maksimal.

Di tingkat provinsi, Partai Buruh mendaftarkan bacaleg di 297 dari 301 dapil tersedia, dengan jumlah 1.888 bacaleg dari 2.372 kursi yang ada.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, disebut tidak masuk dalam daftar bacaleg.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, ada 13.500 bacaleg Partai Buruh yang didaftarkan, selisih 5.962 dari jumlah kursi tersedia. 

Baca juga: Uji Formil ke MK, Partai Buruh: UU Ciptaker Disetujui DPR di Luar Jadwal

Pemeriksaan kelengkapan dokumen Partai Buruh akan terus dilanjutkan setelah pendaftaran ditutup pada pukul 23.59 malam ini.

Namun, jika terdapat ketidaklengkapan berkas, maka praktis Partai Buruh tidak dapat melengkapinya karena masa pendaftaran sudah selesai.

Ferri dkk optimistis mereka dapat meraup sedikitnya 6 juta suara pada Pemilu 2024 dengan memaksimalkan basis suara kelas pekerja di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Batam.

"Kami targetkan minimal 23 kursi (DPR RI)," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com