Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Gerindra Kritik Pamdal KPU: Dikasih Kekuasaan Sedikit Sudah Sangat Otoritatif

Kompas.com - 13/05/2023, 16:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman mengkritik Pengamanan Dalam (Pamdal) Jagat Saksana Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinilai bersikap otorititatif.

Kritik itu disampaikan Habiburokhman usai beradu mulut dengan Pamdal karena merasa dipersulit saat hendak masuk gerbang gedung KPU, Jakarta Pusat.

Padahal, ia telah menunjukkan id card tamu KPU dari partai politik.

Adapun Habiburokhman dan sejumlah pimpinan Partai Gerindra datang ke gedung KPU untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI.

"Baru dikasih kekuasaan sedikit sudah sangat otoritatif," protes Habiburokhman usai berhasil diperbolehkan masuk, Sabtu (13/5/2023).

Baca juga: Waketum Gerindra Adu Mulut dengan Pamdal KPU, Merasa Dipersulit Masuk

Menurut Habiburokhman, kinerja Pamdal harusnya sudah dievakuasi sejak peristiwa cekcok antara rombongan Partai Amnaat Nasional (PAN) pada Jumat (12/5/2023).

Menurutnya, memang semua hal tidak sempurna dan perlu diperbaiki.

Namun, Habiburokhman merasa dipersulit masuk gedung KPU.

"Dari (saat) PAN kemarin kan harusnya (Pamdal) dievaluasi," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, Habiburokhman beradu mulut dengan Pamdal KPU saat hendak masuk untuk mendaftarkan Bacaleg Gerindra.

Pantauan Kompas.com, mukanya puluhan pimpinan Gerindra, kader, dan simpatisannya berkumpul di depan gerbang gedung KPU.

Pamdal kemudian mengingatkan bahwa hanya mengizinkan masuk orang yang mengenakan id card.

Baca juga: Daftar Caleg, Massa Kader Gerindra Pakai Atribut Prabowo Presiden 2024

Habiburokhman pun berupaya masuk, namun dipersulit. Ia kemudian cekcok dengan anggota Pamdal sembari menunjukkan id card tamu KPU bertuliskan Partai Politik.

"Lihat enggak?" kata Habiburokhman dengan nada tinggi.

Setelah berhasil masuk, Habiburokhman masih cekcok dengan Pamdal lainnya. Ia menyatakan tidak bisa mengenakan id card itu sehingga hanya menunjukkannya karena kondisi sesak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com