Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Solid Meski PPP Deklarasi Ganjar Capres, KIB Panik karena Terancam Bubar?

Kompas.com - 28/04/2023, 18:55 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, potensi perpecahan di tubuh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kian besar setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan buat bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Hanya saja, ketiga partai penggagas KIB yakni PPP, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) masih berupaya membantah akar perpecahan itu.

Statement elite Partai Golkar, PAN, dan PPP yang mengeklaim Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih solid sebenarnya merupakan ekspresi panik akibat semakin terbukanya akar faksionalisme di internal KIB,” kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (28/4/2023).

Baca juga: Tiga Ketum Sampaikan KIB Masih Solid meski PPP Usung Ganjar Jadi Capres

Sebagai sebuah koalisi, menurut Umam, Golkar, PAN dan PPP seharusnya punya mekanisme baku dalam penentuan capres secara bersama-sama.

Sangat tidak lazim jika ada parpol anggota koalisi, mengatasnamakan kedaulatan partainya, mengumumkan tokoh capres secara terpisah dan berbeda-beda.

Sebab, secara teoretis, koalisi menghendaki adanya kerja sama berbasis kesepahaman, negosiasi dan kompromi, untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan kolektif.

“Jadi, jika ada partai-partai anggota koalisi yang bebas bergerak sendiri-sendiri, maka sejatinya itu menjadi pertanda gagal atau bubarnya sebuah koalisi,” ujarnya.

Menurut Umam, secara de facto, KIB sudah bubar. Namun, secara de jure, merujuk pada poin-poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani tiga pimpinan partai, KIB akan dinyatakan bubar jika PAN dan Golkar mendukung bakal capres yang berbeda dari PPP.

“Pascamanuver PPP yang secara terpisah mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, maka KIB sejatinya kini tengah berada dalam masa-masa kritis,” katanya.

Sementara, melihat dinamika komunikasi politik belakangan, Golkar tampak kian mesra dengan Partai Gerindra.

Baca juga: PAN Sebut Perjalanan KIB Masih Panjang walau PPP Usung Ganjar Capres

Sedangkan PAN, meski tidak gamblang, menunjukkan sinyal-sinyal dukungan buat Ganjar dan mengisyaratkan peluang koalisi dengan PDI-P.

Di sisi lain, lanjut Umam, PDI-P tampak menyimpan resistensi terhadap Golkar. Sebaliknya, Golkar belakangan menyerang PDI-P dengan terang-terangan menyatakan enggan berada di bawah kepemimpinan partai banteng jika berkoalisi.

"Belajar dari perjalanan KIB ini, maka koalisi yang tidak dibangun di atas platform kerja sama yang jelas dan ketiadaan basis ketokohan capres yang jelas, akan menjebak koalisi dalam ketidakpastian, yang bisa berakhir pada gagalnya koalisi itu sendiri," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: KIB Harap Jokowi Segera Kumpulkan Para Ketum Parpol untuk Bahas Koalisi Besar

Adapun KIB yang digagas Golkar, PAN, dan PPP dideklarasikan sejak awal Juni 2022. Meski menjadi koalisi pertama yang mengumumkan kerja sama, KIB tak kunjung mendeklarasikan capres cawapres.

Belakangan, PPP justru mengumumkan dukungan untuk bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. PAN berkali-kali mengisyaratkan sinyal dukungan buat Gubernur Jawa Tengah itu.

Sementara, Golkar ngotot ingin mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon RI-1.

“Golkar tetap usung AH (Airlangga Hartarto) sebagai capres," kata Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya kepada Kompas.com, Senin (24/4/2023), menanggapi pencapresan Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com