Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Harap Jokowi Segera Kumpulkan Para Ketum Parpol untuk Bahas Koalisi Besar

Kompas.com - 27/04/2023, 23:25 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berharap Presiden Joko Widodo segera memanggil para ketua umum partai politik (parpol) yang tengah menjajaki pembentukan koalisi besar.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.

“Dalam waktu dekat kita berharap nanti koalisi pemerintah ini, tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden,” kata Zulhas, demikian sapaan akrab Zulkifli Hasan, di Kompleks Kementerian Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: PAN Usulkan Pertemuan Lanjutan Koalisi Besar, PDI-P Bakal Dilibatkan

Zulhas pun mengungkapkan pertemuan tiga partai politik penggagas KIB hari ini membahas kelanjutan penjajakan koalisi besar.

Dalam pertemuan itu, Plt Ketua Umum PPP Mardiono juga menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP yang digelar pada Selasa (25/4/2023) kemarin di Yogyakarta.

Kepada Zulhas dan Airlangga, Mardiono menyampaikan bahwa partai yang dia pimpin resmi mengusung kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

“Tentu nanti pada saatnya PAN juga akan mengusung sesuatu (capres), ada mekanismenya,” sebut Zulhas.

Meski PPP telah mengumumkan sikap politik terkait dukungan capres, Zulhas bilang, KIB tetap solid bekerja sama. Baik PAN, Golkar, maupun PPP akan terus berdiskusi dan negosiasi untuk kepentingan pemilu mendatang.

“Masing-masing partai (KIB) itu (capresnya) mungkin bisa sama, bisa tidak. Baru kita berembuk apakah bisa ada kesepakatan, apakah tidak pada akhirnya nanti. Masih panjang perjalanannya KIB,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilu 2024 menguat beberapa waktu lalu. Poros politik tersebut berencana melebur Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Baca juga: Koalisi Perubahan Siap Terima Parpol yang Kecewa dengan Koalisi Besar

Adapun KIB digagas oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan KKIR dibentuk oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lima ketua umum partai tersebut sempat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Pertemuan itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

Baca juga: Nasdem Sebut Ada Parpol di Koalisi Besar yang Segera Merapat ke KPP

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Namun demikian, belakangan KIB digoyang isu kerenggangan. Sebabnya, PPP, salah satu partai penggagas KIB, menyatakan dukungan buat Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Pemilu 2024.

Sementara, Golkar berulang kali menyatakan keinginan mencalonkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon RI-1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com