Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo 22,2 Persen, Ganjar 19,8 Persen

Kompas.com - 20/04/2023, 09:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia terkini menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi pertama dengan 22,2 persen.

Sementara itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi dua, yaitu 19,8 persen.

"(Simulasi) 19 nama, ini di survei telepon kami, baru kali ini ya Pak Prabowo dalam setahun terakhir ya, itu kembali menyalip Ganjar Pranowo di survei telepon kami," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei dikutip dari kanal YouTube Indikantor Politik Indonesia, Kamis (20/4/2023).

Sementara itu, elektabilitas tokoh lainnya sebagai calon presiden (capres), pada posisi tiga diduduki oleh Anies Baswedan 15,9 persen.

Baca juga: PPP Sebut Sandiaga Uno Akan Gabung pada Mei 2023, tapi Tergantung Restu Prabowo

Kemudian, ada nama Ridwan Kamil dengan elektabilitas 4,8 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,1 persen.

"Prabowo mengalami peningkatan cukup besar dibanding Februari. Sebaliknya, Ganjar menurun lebih besar ketimbang peningkatan Prabowo, dan Anies cenderung stagnan," ujar Burhanuddin.

Dalam paparannya, Burhanuddin mengungkapkan bahwa penurunan drastis elektabilitas Ganjar mencapai 7 hingga 8 persen.

Sebab, semula elektabilitas Ganjar pada periode survei Maret mencapai 27,7 persen. Tetapi, elektabilitas itu menurun pada survei April menjadi 19,8 persen.

"Di bulan Maret sebelum pembatalan (Piala Dunia U20) masih lumayan yang memilih Ganjar. Tetapi, setelah pembatalan langsung drop suara Mas Ganjar. Drop kurang lebih 7-8 persen," kata Burhanuddin.

Baca juga: Ganjar Terus Teratas di Sejumlah Survei Capres, Hasto Bilang PDI-P Punya Banyak Opsi

Sementara itu, elektabilitas Prabowo tak terlihat naik signifikan pada periode survei Maret ke April 2023.

Namun, peningkatan signifikan elektabilitas Prabowo terjadi jika dibandingkan dengan survei Februari 2023.

Pada survei Februari, suara Prabowo lebih kurang 17 persen. Lalu, elektabilitas Menteri Pertahanan itu meningkat menjadi 22,2 persen pada survei April 2023.

Berikut paparan survei elektabilitas simulasi 19 nama capres versi Indikator Politik Indonesia:

  1. Prabowo Subianto 22,2 persen
  2. Ganjar Pranowo 19,8 persen
  3. Anies Baswedan 15,9 persen
  4. Ridwan Kamil 4,8 persen
  5. AHY 3,1 persen
  6. Mahfud MD 2,1 persen
  7. Erick Thohir 2 persen
  8. Sandiaga Uno 1,8 persen
  9. Gibran Rakabuming 1,6 persen
  10. Risma 1,4 persen
  11. Ma'ruf Amin 1,3 persen
  12. Puan Maharani 1,2 persen
  13. Airlangga Hartarto 1,2 persen
  14. Muhaimin Iskandar 0,5 persen
  15. Khofifah Indar Parawansa 0,4 persen
  16. Gatot Nurmantyo 0,4 persen
  17. Budi Gunawan 0,3 persen
  18. Bambang Soesatyo 0,1 persen
  19. Tito Karnavian 0 persen
  20. TT/TJ (tidak tahu/tidak jawab) 19,9 persen

Baca juga: Survei SMRC: Ganjar-Prabowo Bersaing Ketat, Diikuti Anies

Sebagai informasi, survei Indikator Politik Indonesia kali ini dilakukan pada 8-13 April 2023.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.212 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Hasto Buka Suara soal Peluang Kader PDI-P Duet dengan Prabowo pada Pilpres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com