Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Kompas.com - 13/04/2023, 00:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif memiliki fungsi untuk bekerjasama dengan lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga umum. Kerjasama tersebut sebatas mitra kerja melalui komisi di DPR. 

Komisi di DPR terdiri dari 11 komisi. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai dengan bidangnya.

Adapun berikut ini merupakan daftar mitra kerja di setiap komisi merangkum dari situs resmi DPR. 

Komisi I

  • Bidang: Pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Pertahanan (Kemhan)
    • Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
    • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
    • Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU
    • Badan Intelijen Negara (BIN)
    • Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
    • Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
    • Badan Keamanan Laut (Bakamla)
    • Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
    • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
    • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
    • Dewan Pers
    • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
    • Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
    • Lembaga Sensor Film (LSF)
    • Perum LKBN Antara

Komisi II

  • Bidang: pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Dalam Negeri RI
    • Kementerian Sekretariat Negara RI
    • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI
    • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
    • Sekretaris Kabinet RI
    • Kantor Staf Presiden (KSP)
    • Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
    • Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU)
    • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
    • Badan Kepegawaian Negara (BKN)
    • Lembaga Administrasi Negara (LAN)
    • Ombudsman RI (ORI)
    • Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
    • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    • Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
    • Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP)

Komisi III

  • Bidang: hukum, hak asasi manusia, dan keamanan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Kejaksaan Agung
    • Kepolisian Negara Republik Indonesia
    • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
    • Mahkamah Agung
    • Mahkamah Konstitusi
    • Komisi Yudisial
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
    • Badan Narkotika Nasional (BNN)
    • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
    • Setjen MPR
    • Setjen DPD

Komisi IV

  • Bidang: pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pertanian
    • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    • Kementerian Kelautan dan Perikanan
    • Perum Bulog
    • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Komisi V

  • Bidang: infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    • Kementerian Perhubungan
    • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
    • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

  • Bidang: perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Perdagangan
    • Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
    • Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
    • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
    • Badan Standarisasi Nasional (BSN)
    • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Komisi VII

  • Bidang: energi, riset dan inovasi, serta industri
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    • Kementrian Perindustrian
    • Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
    • Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
    • Dewan Energi Nasional (DEN)
    • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Baca juga: Daftar Ketua dan Wakil Ketua Komisi di DPR

Komisi VIII

  • Bidang: agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Agama
    • Kementerian Sosial
    • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    • Badan Amil Zakat Nasional
    • Badan Wakaf Indonesia
    • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
    • Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH)

Komisi IX

  • Bidang: kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Kesehatan
    • Kementerian Ketenagakerjaan
    • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
    • Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
    • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Komisi X

  • Bidang: pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
    • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    • Kementerian Pemuda dan Olahraga
    • Perpustakaan Nasional

Komisi XI

  • Bidang: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Keuangan
    • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(BAPPENAS)
    • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    • Badan Pusat Statistik (BPS)
    • Sekretariat Jenderal BPK
    • Bank Indonesia (BI)
    • Perbankan
    • Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
    • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
    • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
    • BUMN (Privatisasi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com