Serahkan DIM RUU Kesehatan Ke Komisi IX DPR, Menkes Sebut 10 UU Bakal Dilebur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) ke Komisi IX DPR, Rabu (5/4/2023).

Penyerahan itu dilakukan dalam rapat kerja Komisi IX DPR dan diterima oleh jajaran pimpinan Komisi IX di antaranya Wakil Ketua Melki Laka Lena.

"Kita sudah terima ini secara resmi dan kemudian berikutnya kita akan membahas ini (DIM RUU) nanti dalam rapat rapat kita di panitia panja tentang RUU Kesehatan," kata Melki dalam rapat, Rabu.

Sebelum proses penyerahan, Budi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun DIM RUU yang mana salah satunya melebur 10 Undang-Undang kesehatan yang ada saat ini.

Baca juga: Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Kata Budi, sebelumnya DPR mengusulkan 9 UU dilebur dalam RUU Kesehatan.

"Usulan dari DPR, 9 UU eksisting akan digabungkan menjadi satu, usulan dari pemerintah kita akan tambahkan menjadi 10. Sehingga UU Pendidikan Kedokteran pun masuk ke sini," kata Budi.

Dalam pemaparan Budi, ditunjukkan daftar UU yang akan dilebur menjadi satu RUU dengan beberapa perubahan substansi di antaranya UU Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Baca juga: Pemerintah Godok Masa Berlaku STR Tenaga Kesehatan Jadi Seumur Hidup dalam RUU Kesehatan

Kemudian, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

"Usulan DPR ada empat UU yang akan diubah. Usulan kami hanya dua UU saja yang diubah isinya," tambah Budi.

UU yang diusulkan DPR adalah UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Baca juga: Lewat RUU Kesehatan, Kemenkes Bakal Perbaiki Pengumpulan SKP lewat Sistem Online

Adapun Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lanjut Budi, hingga kini merangkum 3.020 DIM dari total 478 pasal yang ada pada RUU Kesehatan.

"Sebanyak 1.037 DIM bersifat tetap, dalam arti mengonfirmasi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional dan 1.584 ada perubahan substansi. Selain batang tubuh, kami memiliki penjelasan ada 1.488 DIM, 609 tetap, 14 DIM perubahan redaksional, dan 865 perubahan substansi," jelas Budi.