Salin Artikel

Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif memiliki fungsi untuk bekerjasama dengan lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga umum. Kerjasama tersebut sebatas mitra kerja melalui komisi di DPR. 

Komisi di DPR terdiri dari 11 komisi. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai dengan bidangnya.

Adapun berikut ini merupakan daftar mitra kerja di setiap komisi merangkum dari situs resmi DPR. 

Komisi VIII

  • Bidang: agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Agama
    • Kementerian Sosial
    • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    • Badan Amil Zakat Nasional
    • Badan Wakaf Indonesia
    • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
    • Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH)

Komisi IX

  • Bidang: kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Kesehatan
    • Kementerian Ketenagakerjaan
    • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
    • Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
    • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Komisi X

  • Bidang: pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
    • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    • Kementerian Pemuda dan Olahraga
    • Perpustakaan Nasional

Komisi XI

  • Bidang: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Keuangan
    • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(BAPPENAS)
    • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    • Badan Pusat Statistik (BPS)
    • Sekretariat Jenderal BPK
    • Bank Indonesia (BI)
    • Perbankan
    • Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
    • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
    • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
    • BUMN (Privatisasi)

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/13/00150071/daftar-mitra-kerja-komisi-di-dpr

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke