Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Akan Usulkan Ganjar Pranowo jadi Capres Lewat Koalisi Besar

Kompas.com - 12/04/2023, 13:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie akan mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dicalonkan sebagai calon presiden lewat koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024.

Grace mengatakan, sikap PSI tersebut sesuai dengan hasil rembuk rakyat yang menetapkan Ganjar sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PSI.

"Hingga saat ini hasil jajak pendapat atau rembuk rakyat itu belum berubah, tapi kami hari ini melakukan komunikasi politik dengan koalisi besar dan tentunya ini akan menjadi aspirasi yang PSI bawa," kata Grace seusai pertemuan dengan Partai Golkar, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Muncul Isu Ganjar Dipastikan Jadi Capres dari PDI-P, FX Rudy: Tunggu Instruksi Bu Mega

Kendati demikian, Grace mengakui bahwa jadi atau tidaknya Ganjar menjadi calon presiden yang diusung oleh koalisi besar, akan tergantung dengan komunikasi yang dilakukan oleh partai-partai politik di dalamnya.

Menurut Grace, semangat yang dimiliki oleh koalisi besar adalah ingin melihat keberlanjutan dan kesinambungan dari program-program Presiden Joko Widodo sehingga PSI tertarik untuk bergabung ke koalisi tersebut.

"Oleh karenanya selama orang yang ditunggu adalah orang yang satu visi dengan Pak Jokowi, siap untuk menjamin keberlanjutan program-program Pak Jokowi, saya pikir kita bisa ketemu di situ," ujar Grace.

Baca juga: PDI-P Dinilai Berpeluang Kecil Gabung dalam Koalisi Besar All Jokowis Men, Apa Alasannya?

Seperti diketahui, lima partai politik pendukung Jokowi di parlemen yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan disebut-sebut bakal membentuk sebuah koalisi besar.

Kelima partai itu sebelumnya berada di dua koalisi terpisah, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Wacana ini mengemuka setelah ketua umum kelima partai politik di atas bertemu dalam acara silaturahmi Ramadhan di kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa KKIR dan KIB berpeluang bergabung karena kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo.

Baca juga: Soal Airlangga Jadi Cawapres dari Koalisi Besar, Sekjen Golkar: Masih Dinamis

Prabowo pun memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi untuk mewujudkan koalisi besar itu.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata Jokowi kepada awak media.

Selain lima partai politik di atas, PSI dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berada di luar parlemen juga menunjukkan ketertarikan untuk bergabung ke koalisi besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com