Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Dicap Sombong, PDI-P Tak Akan Bicara Syarat jika Gabung Koalisi Besar

Kompas.com - 11/04/2023, 14:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa PDI-P tak memberikan syarat apapun jika ingin bergabung dalam koalisi besar yang diwacanakan lima partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, terkait PDI-P memberikan syarat calon presiden (capres) yang diusung koalisi besar harus dari partai banteng.

"Enggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDI-P sombong karena belum apa-apa bicara syarat," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Said menegaskan bahwa partainya tidak pernah memberikan syarat kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk menjajaki kerja sama menuju Pemilu 2024.

Baca juga: Koalisi Besar All Jokowis Men Kian Menguat, Partai Pemerintah Seriusi Penjajakan

Menurut dia, PDI-P tentu akan mendiskusikan terlebih dulu bersama partai politik terkait kerja sama yang dibangun ke depan.

Diskusi itu pun termasuk soal pencapresan yang akan diusung bakal koalisi nantinya.

"Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa. Ayo, yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan," ujar dia.

Di sisi lain, Said mengingatkan bahwa dalam penjajakan kerja sama politik nantinya juga harus membicarakan tantangan pemerintahan ke depan.

Sebab, tantangan itu lah yang akan dihadapi presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.

 

"Kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda. Kan begitu," imbuh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Ditanya apakah PDI-P legowo jika nantinya kader internal tidak mendapatkan posisi RI 1 atau capres, Said enggan menjawabnya sekarang.

"Enggak ada meskipun, walaupun, titik koma pun. Itu nanti diputuskannya," ujar Said.

 

Sebelumnya, dikutip Kompas.tv, DPP PDI Perjuangan setuju bergabung ke lima koalisi partai politik jika calon presiden dari PDI-P.  

Politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko menjelaskan syarat tersebut merupakan kebijakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebab di berbagai kesempatan baik di acara internal maupun terbuka, Megawati selalu menyampaikan PDI-P menginginkan kadernya bisa meneruskan jejak Joko Widodo sebagai presiden. 

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan posisi PDI-P yang bisa mencalonkan kader sendiri di Pilpres 2024.

"Jadi memang itu sikap partai, tidak berkaitan dengan pertemuan di DPP PAN," ujar Budiman di program Kompas Petang Kompas TV, Rabu (5/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com