Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar Klaim Tak Ada Ganjalan untuk Bentuk Koalisi Besar

Kompas.com - 10/04/2023, 19:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengeklaim tidak ada hal yang mengganjal wacana membentuk koalisi besar di antara partai-partai politik pendukung pemerintah.

Lodewijk pun mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan di antara ketua umum partai-partai politik setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang.

"Enggak ada ganjalan, apa yang mengganjal? Buktinya ketemu ramai-ramai ngobrol. Nanti mungkin setelah ini. Kalau bulan puasa itu mereka sibuk safari Ramadhan, mungkin setelah ini kita bisa halal bihalal," kata Lodewijk di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Lodewijk mengatakan, kegiatan para ketua umum partai politik yang saling berkunjung pada bulan Ramadhan ini juga menunjukkan bahwa komunikasi di antara patai politik baik-baik saja.

Baca juga: Prabowo Mulai Laris Dikunjungi Ketum Parpol Usai Muncul Wacana Koalisi Besar

Ia lantas menyebut bahwa pondasi koalisi besar sesungguhnya sudah terbentuk seusai pertemuan partai politik di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), dua pekan lalu.

Namun, Lodewijk menekankan bahwa partai-partai politik belum membicarakan soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung oleh koalisi besar.

"Namanya koalisi besar, baru membangun pondasi. Nah, siapa di kamar ini, siapa di kamar itu belum tahu dong. Bentuk kamarnya saja kita belum tahu siapa di lantai 1, siapa di lantai 2, belum," ujarnya.

Lebih lanjut, Lodewijk juga enggan berandai-andai mengenai peluang PDI-P untuk bergabung ke koalisi besar.

Menurutnya, sejauh ini koalisi besar masih terdiri dari lima partai, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PAN.

Baca juga: Gerindra: Semua Partai Ngarep Prabowo Jadi Magnet Koalisi Besar di Pemilu 2024

Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB, untuk menjadi sebuah koalisi besar.

Wacana ini mengemuka setelah ketua umum kelima partai politik di atas bertemu dalam acara silaturahmi Ramadhan di kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa KIR dan KIB berpeluang bergabung. Sebab, ia menilai kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo.

Baca juga: Soal Capres-Cawapres Koalisi Besar, PPP: Ada Kemungkinan Sama dengan yang Diusulkan PDI-P

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR.

Namun, Prabowo memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata Jokowi kepada awak media.

Baca juga: Pengamat Anggap Koalisi Besar Dibentuk agar Pilpres 1 Putaran, PDI-P Berpeluang Jadi Kunci

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com