Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Airlangga Jadi Cawapres dari Koalisi Besar, Sekjen Golkar: Masih Dinamis

Kompas.com - 10/04/2023, 20:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, bursa calon presiden dan wakil presiden yang bakal diusung oleh koalisi besar masih dinamis.

Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan soal peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden yang diusung bila koalisi besar terbentuk.

"Pak Airlangga sudah sampaikan, capres dan cawapres itu sangat dinamis. So, kita tunggu saja," kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Airlangga dan Hary Tanoe Bertemu, Golkar-Perindo Jajaki Koalisi Besar

Lodewijk pun menampik isu yang menyebut bahwa Airlangga menawarkan diri untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut dia, partai-partai politik baru membangun pondasi dibentuknya koalisi besar, sedangkan urusan calon presiden dan wakil presiden akan dibahas kemudian.

"Namanya koalisi besar, baru membangun pondasi, nah siapa di kamar ini siapa di kamar itu belum tahu dong, bentuk kamarnya saja kita belum tahu siapa di lantai 1, siapa di lantai 2, belum," kata Lodewijk.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi sebuah koalisi besar.

Baca juga: Gerindra: Semua Partai Ngarep Prabowo Jadi Magnet Koalisi Besar di Pemilu 2024

Wacana ini mengemuka setelah ketua umum kelima partai politik di atas bertemu dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023) lalu.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung.

Prabowo menilai, kedua koalisi ini satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo.

Baca juga: Pengamat Anggap Koalisi Besar Dibentuk agar Pilpres 1 Putaran, PDI-P Berpeluang Jadi Kunci

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR.

Namun, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata Kepala Negara kepada awak media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com