Kemenag Tegaskan Akan Cabut Izin Ponpes di Batang bila Pengasuhnya Terbukti Cabul

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan izin Pondok Pesantren Al-Minhaj di Desa Wonosegoro Bandar, Batang, Jawa Tengah, akan dicabut bila pelaku yang merupakan pengasuh pondok pesantren terbukti cabul.

Diduga, pengasuh pondok pesantren bernama Wildan Mashuri Amin (57) mencabuli belasan santriwatinya. Tercatat, ada 15 santriwati dan 2 alumni yang menjadi korban.

Adapun saat ini, Wildan Mashuri selaku terduga pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

"Sesuai regulasi, jika pimpinan pesantren Al-Minhaj terbukti melakukan pencabulan, izin pesantrennya segera kita cabut," tegas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono Abdul Ghafur dalam siaran pers, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: 8 Santri di Batang Dicabuli Pengasuh Pondok Pesantren, Modus Nikah Siri Tanpa Saksi

Waryono sangat menyesalkan peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan pengasuh pesantren terjadi.

Pasalnya, kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat martabat manusia. Karenanya, praktik kekerasan dalam bentuk apa pun seharusnya tidak boleh terjadi lagi.

"Pesantren yang nyata pengasuhnya melakukan kekerasan seksual, jelas tidak lagi sesuai UU Pesantren dan telah kehilangan ruhul ma'had. Maka dengan sendirinya, statusnya sebagai pesantren, batal dan dengan sendirinya kehilangan izin," lanjutnya.

Waryono menyampaikan, Kemenag mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Polres Batang, sekaligus mengapresiasi berbagai pihak yang telah turut serta melakukan pendampingan terhadap para korban dan para santri.

Baca juga: Ganjar Minta Ponpes di Batang Milik Oknum Pengasuh Cabul Dievaluasi, Terancam Ditutup

Ia memastikan akan memberikan pendampingan terhadap para korban, serta memberikan kelanjutan pendidikan para santri di sana.

Meski izin pesantrennya dicabut, Kemenag menegaskan, hak pendidikan para santrinya harus dilanjutkan.

"Kami memberi perhatian pada kelanjutan pendidikan para santri. Mereka harus terus belajar. Kita akan koordinasikan dengan sejumlah pesantren lainnya," sebut Waryono.

Sejauh ini, Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya tengah melakukan finalisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Panduan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Baca juga: Pengasuh Ponpes di Batang Cabuli 14 Santrinya, Seolah-olah Ijab Kabul dalam Bahasa Arab

KMA ini diperlukan sebagai regulasi teknis yang akan mengatur langkah dan upaya pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan binaan Kemenag.

Oleh karena itu ia berharap semua pemangku lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi tauladan, melakukan pengendalian internal, dan upaya pencegahan sedini mungkin terhadap potensi kekerasan seksual.