Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hadiri Presidensi G20 India, Kemenaker Dukung 3 Isu Prioritas Ketenagakerjaan

Kompas.com - 05/04/2023, 13:44 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendukung tiga isu prioritas yang dibahas pada forum Presidensi Group of Twenty (G20) India.

Ketiga isu tersebut, adalah bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan global, perlindungan sosial memadai bagi pekerja berbasis platform digital, dan pembiayaan perlindungan sosial berkelanjutan.

Kepala Biro (Kabiro) Kerja Sama Kemenaker Muhammad Arif Hidayat menyatakan, pihaknya siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman dengan para peserta forum Presidensi G20.

Baca juga: Rusia Jabat Presidensi Dewan Keamanan PBB, Ukraina: Tak Masuk Akal

“Indonesia siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman guna memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mempromosikan hak-hak buruh dan kesejahteraan buruh di dunia kerja,” katanya mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Pernyataan tersebut Arif sampaikan saat memberikan sambutan pada Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau Employment Working Group (EWG) Presidensi G20 India, Senin (3/4/2023).

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak berkelanjutan.

Baca juga: Beratnya Pandemi Covid-19 Bagi Ningsih, Suami di-PHK dan Anaknya Stunting

Dampak yang dimaksud, seperti adanya krisis geopolitik yang membebani pasar tenaga kerja dan masyarakat global yang rentan, mulai dari kelompok pekerja perempuan, pemuda, hingga penyandang disabilitas.

Selain itu, kata Arif, tantangan struktural jangka panjang seperti perubahan iklim, transisi demografi, dan kemajuan teknologi semakin berdampak pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia.

“Kami tetap prioritaskan untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi dampak buruk bagi pasar tenaga kerja guna mencapai pekerjaan yang inklusif, berkelanjutan, layak, serta mengurangi ketidaksetaraan," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Kesenjangan Inklusi Keuangan Jadi Tantangan Besar di Kawasan ASEAN

Arif menegaskan, Kemenaker siap berkomitmen mengatasi kesenjangan keterapilan global.

Komitmen tersebut, kata dia, dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menyelaraskan klasifikasi keterampilan kerja, mempromosikan jaminan sosial bagi pekerja berbasis platform digital, serta mengembangkan kebijakan pembiayaan jaminan sosial berkelanjutan.

“Kami lakukan konsultasi bersama mitra sosial untuk mempromosikan pekerjaan berkelanjutan melalui akses ke perlindungan sosial yang memadai dan komprehensif,” tutur Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com