Hadiri Presidensi G20 India, Kemenaker Dukung 3 Isu Prioritas Ketenagakerjaan

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendukung tiga isu prioritas yang dibahas pada forum Presidensi Group of Twenty (G20) India.

Ketiga isu tersebut, adalah bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan global, perlindungan sosial memadai bagi pekerja berbasis platform digital, dan pembiayaan perlindungan sosial berkelanjutan.

Kepala Biro (Kabiro) Kerja Sama Kemenaker Muhammad Arif Hidayat menyatakan, pihaknya siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman dengan para peserta forum Presidensi G20.

“Indonesia siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman guna memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mempromosikan hak-hak buruh dan kesejahteraan buruh di dunia kerja,” katanya mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Pernyataan tersebut Arif sampaikan saat memberikan sambutan pada Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau Employment Working Group (EWG) Presidensi G20 India, Senin (3/4/2023).

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak berkelanjutan.

Dampak yang dimaksud, seperti adanya krisis geopolitik yang membebani pasar tenaga kerja dan masyarakat global yang rentan, mulai dari kelompok pekerja perempuan, pemuda, hingga penyandang disabilitas.

Selain itu, kata Arif, tantangan struktural jangka panjang seperti perubahan iklim, transisi demografi, dan kemajuan teknologi semakin berdampak pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia.

“Kami tetap prioritaskan untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi dampak buruk bagi pasar tenaga kerja guna mencapai pekerjaan yang inklusif, berkelanjutan, layak, serta mengurangi ketidaksetaraan," ujarnya.

Arif menegaskan, Kemenaker siap berkomitmen mengatasi kesenjangan keterapilan global.

Komitmen tersebut, kata dia, dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menyelaraskan klasifikasi keterampilan kerja, mempromosikan jaminan sosial bagi pekerja berbasis platform digital, serta mengembangkan kebijakan pembiayaan jaminan sosial berkelanjutan.

“Kami lakukan konsultasi bersama mitra sosial untuk mempromosikan pekerjaan berkelanjutan melalui akses ke perlindungan sosial yang memadai dan komprehensif,” tutur Arif.